Tanggapi Kritik, SBY Bilang Danantara Harus Bebas dari Konflik Kepentingan

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara harus bebas dari konflik kepentingan. SBY, yang termasuk dalam Dewan Penasihat Danantara, mengatakan hal itu sebagai respons terhadap kritik untuk Danantara yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Pilihan Editor:Kepala BGN Jelaskan Soal Makan Bergizi Gratis di Bulan Puasa
 
Lewat media sosialnya, SBY berkata Danantara harus memiliki tata kelola yang baik, dan pengelolanya memiliki kecakapan serta penilaian yang bijaksana dalam hal ekonomi dan bisnis. Ia berpandangan pengelola Danantara harus memiliki akuntabilitas dan transparansi, patuh pada hukum, serta menunjukkan progres positif dari waktu ke waktu.
 
“Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, ‘politics free’ dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat,” tulis SBY di media sosial X pada Ahad, 2 Maret 2025.
 
Presiden RI keenam itu mengaku mengamati tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat, hingga politikus mengenai Danantara. Menurut dia, sejumlah kalangan khawatir Danantara tidak bisa memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, justru sebaliknya malah membawa masalah. 
 
Berdasarkan pengamatannya, para pengkritik Danantara sangsi terhadap tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas lembaga baru tersebut. Selain itu, kata dia, dikhawatirkan ada konflik kepentingan serta keterlibatan politik yang tidak semestinya.
 
Namun, SBY melihat tujuan Danantara sebenarnya berpotensi memperkuat investasi nasional, sehingga memperkuat ekonomi Indonesia. “Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik,” ujarnya.
 
Petinggi Partai Demokrat itu berpendapat kecemasan masyarakat terhadap Danantara mesti dilihat dari lensa yang positif. Ia menyarankan para pengelola Danantara membuktikan bahwa hal-hal yang dicemaskan masyarakat tidak akan terjadi. “Artinya mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya,” kata SBY tentang kritik untuk Danantara. 
 
BPI Danantara resmi diluncurkan oleh Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Februari 2025. Prabowo mengatakan Danantara akan menjadi pengelola kekayaan negara, bersumber dari aset serta dividen badan usaha milik negara (BUMN). 
 
Peresmian Danantara mendapat respons negatif dari para nasabah terhadap Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan memicu penarikan uang secara massal. Seruan pengosongan dana di Himbara marak di media sosial. Beberapa nasabah mengaku sudah melakukan pengosongan rekening, mulai dari penarikan langsung atau pemindahan dana dari Himbara ke bank-bank swasta.
 
Pemindahan ataupun penarikan uang secara massal ini adalah imbas ketidakyakinan publik kepada institusi Danantara yang akan mengelola keuangan negara yang cukup besar.  Bahkan keraguan ini muncul sebelum Danantara resmi beroperasi.
 
“The red flags are there: seruan tarik uang dari bank BUMN muncul bahkan sebelum Danantara resmi beroperasi. Public trust udah minus sebelum start - karena rakyat masih inget betul skandal 1MDB dan dampak sistemiknya,” cuit akun X @dim*******, 21 Februari 2025.
 
Danantara dikepalai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO). Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria menjadi Chief Operating Officer (COO), sedangkan Wakil Presiden Direktur PT Toba Bara Sejahtra Tbk Pandu Sjahrir menjabat Chief Investment Officer (CIO).
 
Adapun para anggota Dewan Penasihat adalah SBY, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, dan mantan perdana menteri Inggris periode 1997 – 2007 Tony Blair.
 
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti struktur pengurus Danantara. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menilai fungsi pengawasan Danantara bisa menjadi bias lantaran struktur jabatan Danantara banyak diisi oleh pejabat publik.
 
Andry mengatakan rangkap jabatan Rosan dan Dony, sama-sama pejabat Kementerian BUMN, berisiko menimbulkan konflik kepentingan antara regulator dan operator. Akuntabilitas Danantara bakal dipertanyakan pasar.
 
“Minimal pejabat publiknya bisa mengundurkan diri dari kementerian terkait. Itu pasti bisa mengambil kepercayaan dari investor,” kata Andry.
 
Vindry Florentin dan Ester Veny Novelia Situmorang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.