PRESIDEN Prabowo Subianto meneken kontrak pengadaan rudal BrahMos dan misil Astra dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 7 Juli 2026. Hal ini termuat dalam poin kerja sama pemerintah dengan India di bidang pertahanan.
Pengadaan rudal tersebut menambah daftar alat utama sistem persenjataan dalam kekuatan pertahanan. Adapun kontrak pengadaan rudal BrahMos dilakukan antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan, sementara pembelian misil udara-ke-udara Astra dilakukan oleh Bharat Dynamics Limited dan Republikorp.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pembelian dua alutsista dari India dilakukan di saat Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran. Kebijakan pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, berpendapat pemerintah berupaya memperkuat daya tangkal pertahanan secara cepat dan terukur di tengah ruang fiskal yang terbatas. Kedua alutsista tersebut, menurut dia, punya kemampuan serangan presisi jarak jauh.
"Alutsista itu dapat meningkatkan perlindungan wilayah pesisir dan jalur pelayaran strategis, sehingga menghasilkan efek pencegahan signifikan," kata dia ketika dihubungi pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Namun, manfaat strategis untuk penguatan pertahanan itu harus dibarengi dengan kemampuan anggaran negara. Beni berujar pengadaan alutsista seharusnya mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal, sehingga prosesnya harus dilakukan secara bertahap.
"Dengan mempertimbangkan biaya siklus hidup, suku cadang, kebutuhan pelatihan personel, serta biaya pemeliharaan," ucap Beni.
Karena itu, menurut dia, pemilihan skema pembiayaan sangat menentukan. Kementerian Pertahanan, dia melanjutkan, bisa memanfaatkan fasilitas export credit agency yang didukung lembaga penjamin pemerintah.
"Negara pemasok umumnya menawarkan biaya pendanaan yang lebih rendah, tenor yang lebih panjang, dan risiko yang lebih terkendali dibandingkan kredit swasta asing," katanya.
Beni menilai pendekatan pembiayaan itu memungkinkan Indonesia memperoleh kapabilitas strategis tak hanya untuk pengadaan rudal BrahMos. Melainkan untuk sistem persenjataan lainnya tanpa membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara berlebih.
"Sehingga modernisasi pertahanan dapat berjalan beriringan dengan terjaganya keberlanjutan fiskal dan prioritas pembangunan nasional," ucapnya.
Selain itu, dia mengatakan kebijakan pengadaan alutsista tak hanya soal beban pembiayaan. Dia mengatakan aspek pengintegrasian alutsista ke dalam sistem komando dan sistem radar juga perlu diperhatikan.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menyatakan kebijakan pengadaan alutsista dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pertahanan. Dia berujar alutsista juga dimaknai sebagai investasi strategis jangka panjang.
Prosesnya pun, kata dia, dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran negara. "Kebijakan efisiensi pemerintah tetap dijalankan, namun pada saat yang sama negara juga berkewajiban memastikan kesiapan pertahanan tetap terjaga," ujar dia pada Sabtu, 11 Juli 2026.
Tujuannya, Rico menjelaskan, untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis dan berbagai potensi ancaman pertahanan di masa depan. Terkait nilai kontrak pengadaan dua alutsista tersebut, Rico mengatakan informasi itu dibatasi untuk disampaikan ke publik.
Sebab, dia berujar pemerintah mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara, keamanan, juga strategi militer. "Kami tidak dapat menyampaikan rincian kontrak, termasuk waktu pelaksanaan, jumlah unit, nilai kontrak, maupun jadwal pengiriman," kata Rico.
