2 hours ago
9
Kemenkeu dan Polri membongkar modus baru ekspor ilegal produk turunan sawit.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap negara tujuan ekspor ilegal turunan sawit yang ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah China. Sebanyak 87 kontainer milik PT MMS diduga berisi produk turunan crude palm oil (CPO) yang disamarkan sebagai fatty matter agar lolos dari pungutan dan bea keluar.
“Negara tujuannya China. Kami melakukan pendalaman karena menemukan pola baru penghindaran pajak. Sebelumnya modus memakai POME diawasi, lalu bergeser ke fatty matter,” ujar Dirjen Bea dan Cukai Letjen (Purn) Djaka Budi Utama di New Port Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).
Barang senilai Rp28,7 miliar itu semula dilaporkan sebagai fatty matter, komoditas yang tidak termasuk dalam larangan atau pembatasan ekspor (Lartas) dan bebas bea keluar. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium Bea Cukai dan IPB menunjukkan kandungan produk turunan sawit wajib dikenai pungutan ekspor.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pola ekspor ilegal ini bukan kasus tunggal. “Dari satu komoditas saja, nilai transaksi mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Kami sedang mendalami perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan pola serupa,” kata Sigit.
Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgasus OPN) Polri menemukan praktik manipulasi klasifikasi dan nilai transaksi ekspor untuk menghindari kewajiban pajak. Dari hasil kajian, ekspor fatty matter ke China melonjak signifikan setelah ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) dibatasi pada 2025.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, sepanjang 2025 terdapat 25 wajib pajak yang melaporkan ekspor fatty matter dengan nilai PEB Rp2,08 triliun. Pola ini menimbulkan selisih mencolok antara data ekspor Indonesia dan data impor China, atau dikenal sebagai mirror gap.
Kementerian Keuangan dan Polri menilai anomali ini sebagai bentuk shadow economy yang menggerus penerimaan negara. Pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan ekspor sawit dengan integrasi data lintas instansi dan sistem pengawasan berbasis risiko agar kebocoran fiskal dapat ditekan.
“Penegakan hukum dan koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar tidak ada lagi celah bagi pelaku usaha memanipulasi dokumen ekspor,” tegas Djaka.
