PEMERINTAHAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima dan mempertahankan mahasiswa asing. Namun, Hakim Distrik Amerika Serikat Allison D. Burroughs segera mengeluarkan perintah penangguhan sementara untuk memblokir keputusan tersebut pada Jumat, 23 Mei 2025.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Kristi Noem menuding Harvard memupuk kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Cina. Noem mengutip dugaan kegagalan universitas dalam mengatasi masalah ini dan penolakannya untuk memenuhi permintaan pemerintah akan catatan rinci tentang sejarah disiplin dan kegiatan protes mahasiswa internasional.
Ketegangan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketegangan antara Harvard dan pemerintahan Trump memang telah meningkat sejak protes mahasiswa menentang perang Israel di Gaza meluas ke seluruh kampus. Pemerintah menuduh Harvard telah membuat lingkungan tidak bersahabat menunjuk insiden antisemit dan kegagalan universitas untuk menekan aktivisme pro-Hamas.
Para pejabat mengkritik kebijakan keragaman, kesetaraan, dan inklusi Harvard yang dianggap diskriminatif dan menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya hubungan dengan lembaga-lembaga Cina. Meskipun, tidak ada bukti langsung yang diungkapkan secara publik. Pada April, pemerintahan Trum membekukan hampir 2,3 miliar dolar dana federal untuk Harvard dengan alasan universitas tersebut tidak memberikan tanggapan yang memadai terhadap antisemitisme yang meluas di dalam kampus.
Tanggapan dari Harvard
Universitas Harvard mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Amerika di Massachusetts pada Jumat, sehari setelah perintah dikeluarkan. Harvard berpendapat bahwa upaya pemerintah ini melanggar hak Amandemen Pertama universitas dan akan secara drastis mengubah kemampuannya untuk beroperasi. "Dengan goresan pena, pemerintah telah berupaya menghapus seperempat dari mahasiswa Harvard. Mahasiswa internasional yang berkontribusi signifikan terhadap universitas dan misinya,” keterangan tertulis pengaduan tersebut. Harvard menuduh pemerintah melakukan balasan yang jelas atas Harvard yang menjalankan hak Amandemen Pertama untuk mengendalikan tata kelola, kurikulum, dan ideologi fakultas dan mahasiswanya."
Presiden Harvard Alan M. Garbem mengecam tindakan ini. "Kami mengutuk tindakan yang melanggar hukum dan tidak beralasan ini," katanya dalam surat kepada komunitas universitas. "Ini membahayakan masa depan ribuan mahasiswa dan akademisi di Harvard menjadi peringatan bagi banyak orang lain di perguruan tinggi dan universitas di seluruh negeri yang datang ke Amerika untuk mengejar pendidikan dan mewujudkan impian mereka."
Sistem Pendidikan Tinggi
Dampak dari pencabutan izin SEVP tidak hanya bagi Harvard tetapi juga bagi sistem pendidikan tinggi Amerika secara keseluruhan. Mahasiswa internasional yang membayar penuh biaya kuliah memainkan peran finansial penting di Harvard dengan menyumbang pendapatan biaya kuliah yang signifikan dan membantu mensubsidi pendidikan mahasiswa domestik serta mendukung inisiatif penelitian.
Secara nasional, lebih dari 1,1 juta mahasiswa internasional menyumbangkan 44 miliar dolar bagi perekonomian Amerika dan mendukung 378 ribu pekerjaan pada tahun akademik 2023-2024. Potensi hilangnya sertifikasi SEVP bagi Harvard dapat berdampak signifikan terhadap keuangannya, terutama karena dana abadi universitas yang mencapai 53 miliar sebagian bergantung dari pendapatan uang kuliah.
Sita Planasari, Ida Rosdalina, Olivia Subandi turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Donald Trump Ancam Tarif 50 Persen untuk Uni Eropa dan 25 Persen untuk Apple
