4 hours ago
19
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Dialog Kebangsaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (HIMAPOLINDO) 2026. Kegiatan ini bertema “Menegakkan Kedaulatan Rakyat Berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 melalui Ekonomi Kerakyatan untuk Keutuhan Bangsa” yang berlangsung di Auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UMJ, Jumat (4/9/2026).
Rektor UMJ Prof Dr Ma’mun Murod, MSi, menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun komunikasi secara formal dengan lembaga-lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini memiliki keterkaitan erat dengan persoalan politik.
“Politik yang tidak berjalan dengan baik dapat berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari tingginya biaya pendidikan hingga persoalan stunting dan lain lain,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap regulasi yang berkaitan dengan partai politik. Menurutnya, mahasiswa ilmu politik perlu memiliki keberanian untuk menyampaikan gagasan sekaligus membangun komunikasi dengan para pengambil kebijakan.
Direksi PT Palma Pertiwi Makmur, Mardianto, menyampaikan dukungannya terhadap upaya membangun kedaulatan pangan dan energi di Indonesia. Menurutnya, generasi muda memiliki posisi penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa.
“Apa yang menjadi pemikiran dan kebutuhan terhadap kepentingan bersama dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi untuk bangsa, kami siap membantu,” ungkapnya.
Ketua Umum HIMAPOLINDO 2026–2028, Rosyad Fauzi, mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga mahasiswa sebagai kelompok terdidik memiliki tanggung jawab untuk terlibat aktif dalam menentukan arah bangsa. Ia juga mendorong HIMAPOLINDO agar menjadi rujukan dalam membahas berbagai isu sosial dan perkembangan ilmu politik di Indonesia.
“Jangan sampai kita diam dan tidak melakukan apa pun. HIMAPOLINDO harus menjadi rujukan isu sosial dan ilmu politik yang berkembang di Indonesia. Kita yang terdidik harus terlibat aktif dalam menentukan arah bangsa kita,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Keynote speech disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afriansyah Noor, mengingatkan mahasiswa agar mampu menyikapi berbagai informasi secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, mahasiswa ilmu politik perlu memahami kondisi masyarakat secara langsung karena ilmu politik tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga melalui realitas sosial di lapangan.
Ia juga menyoroti kondisi geopolitik dan ekonomi global yang turut memengaruhi dunia ketenagakerjaan. Penurunan produksi dan pemutusan hubungan kerja (PHK), menurutnya, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi menjadi persoalan yang dihadapi berbagai negara.
“Pemerintah hadir dengan program Magang Hub atau Magang Nasional sebagai salah satu upaya dalam membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja sekaligus mengenal dunia industri,” jelasnya.
Afriansyah mengatakan perubahan dunia kerja yang berlangsung cepat akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, ekonomi hijau, dan transformasi digital menuntut tenaga kerja Indonesia untuk terus meningkatkan kompetensi. Ia menambahkan, pembangunan kemandirian ekonomi perlu didukung melalui akses pendidikan, pelatihan vokasi, pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi yang dapat memperkuat daya saing bangsa.
“Kedaulatan ekonomi bukan hanya wacana, melainkan komitmen dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Ekonomi bukan hanya sumber daya alam yang melimpah, tetapi kemampuan negara memastikan rakyat memiliki kesempatan bekerja, menghasilkan, dan hidup bermartabat,” jelasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara HIMAPOLINDO dan PT Palma Pertiwi Makmur sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam mendukung agenda kedaulatan pangan dan energi.
Dialog Kebangsaan turut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Anggota DPRD Provinsi Banten Riyan Hidayat, Anggota DPR RI Komisi IV Arif Rahman, Kepala Program Studi Ilmu Politik FISIP UMJ Dr Ali Noer Zaman, MA, serta Akademisi Muda Ilmu Politik FISIP UMJ Moh Rofie, SIP, MIP.
