Usul PKB: Gubernur Ditunjuk Pusat, Bupati dan Walkot Dipilih DPRD

3 hours ago 10

CNN Indonesia

Senin, 08 Des 2025 13:28 WIB

Fraksi PKB mendukung usulan pemilihan kepala daerah oleh pemerintah pusat dan DPRD. Usulan ini merespons biaya politik tinggi dari pilkada langsung. Fraksi PKB mendukung usulan pemilihan kepala daerah oleh pemerintah pusat dan DPRD. Usulan ini merespons biaya politik tinggi dari pilkada langsung. (Foto: ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi PKB di DPR disebut mendukung usulan agar pemilihan kepala daerah tak lagi digelar secara langsung dan sebagai gantinya ditunjuk pemerintah pusat hingga DPRD.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin sekaligus merespons usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu baru-baru ini. Namun, lebih spesifik, PKB ingin gubernur ditunjuk pemerintah pusat dan bupati wali kota dipilih DPRD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mengusulkan pemilihan gubernur oleh pemerintah pusat karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat sedangkan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD," kata Khozin saat dihubungi, Senin (8/12).

Dia bilang usulan itu juga telah disampaikan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar saat peringatan Harlah ke-27 PKB pada 23 Juli 2025 lalu.

Khozin menyebutkan pilkada langsung selama ini memiliki sejumlah catatan yang harus menjadi bahan evaluasi. Mulai dari biaya politik yang mahal hingga hubungan masyarakat yang terganggu.

"Biaya politik mahal dan kohesivitas masyarakat terganggu. Plus minus harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pilkada," kata dia.

Dia menyebutkan pembahasan UU Pemilu dan UU Pilkada dimulai awal 2026 usai kedua RUU itu masuk Prolegnas Prioritas. Menurut dia, masukan dan aspirasi yang muncul dari publik akan memperkaya pembahasan mengenai mekanisme pilkada. "

"Prinsipnya DPR menerima masukan dan aspirasi dari publik," kata Khozin.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengaku mempertimbangkan gagasan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia agar Pilkada dilakukan oleh DPRD.

Usulan ini muncul merespons tingginya biaya politik Indonesia lantaran menerapkan pemilu langsung. Prabowo lalu menyoroti praktik 'demokrasi perwakilan' semacam ini juga diterapkan sejumlah negara.

"Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai," ujar Prabowo saat berpidato pada acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12).

(thr/wis)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |