Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan sesuai target Presiden Prabowo Subianto.
Agus menjelaskan, salah satu fokus utama adalah mengubah paradigma penerima bantuan sosial (bansos) dari sekadar penerima bantuan menjadi masyarakat yang berdaya. Upaya itu diwujudkan melalui pendirian Sekolah Rakyat (SR) yang digagas langsung oleh Presiden.
Dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Senin (13/10), Agus menyebut Sekolah Rakyat sebagai harapan baru bagi masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan rentan yang masuk dalam desil 1 hingga 4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrim Nasional (DTSEN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berbeda dari sekolah umum, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Sistem asrama (boarding school) yang diterapkan memungkinkan siswa dari keluarga penerima manfaat mendapatkan pembinaan menyeluruh.
"Sekolah Rakyat ini dapat menjadi harapan baru bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu," ujar Agus Senin (13/10).
Sebagai informasi, saat ini ada 165 Sekolah Rakyat yang telah berdiri di berbagai penjuru Indonesia.
Antara lain, 35 sekolah berada di Pulau Sumatera, 69 sekolah di Pulau Jawa, 7 sekolah di Bali dan Nusa Tenggara, 13 sekolah di Kalimantan, 28 sekolah di Sulawesi, 7 sekolah di Maluku, dan 6 sekolah di Papua.
Sekolah-sekolah tersebut, kata dia, merupakan rintisan yang memanfaatkan bangunan yang telah ada sebelumnya. Meski demikian, Wamensos menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan matang dan standar yang baik.
Sekolah Rakyat yang saat ini telah berjalan tersebut bisa menaungi sebanyak 15.895 anak dari desil 1-4 DTSEN. Mereka pun diampu sepenuh hati oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan.
"Meski diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu, fasilitasnya tetap unggulan," tegasnya.
Dalam penyelenggaraannya, Kementerian Sosial menggandeng berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mempercepat perluasan Sekolah Rakyat agar mampu memfasilitasi lebih banyak anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan rentan di seluru
(inh)