2 days ago
14
TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Korea Selatan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan. Perintah penangkapan ini dikeluarkan atas upaya singkatnya untuk memberlakukan darurat militer di Korea Selatan. Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi mengonfirmasi bahwa Pengadilan Distrik Seoul Barat menyetujui surat perintah tersebut, pada 31 Desember 2024.
"Surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan dikeluarkan pagi ini," keterangan Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan.
Pengadilan distrik Seoul barat, Korea Selatan, pada Selasa, 31 Desember 2024, memberikan pengesahan untuk menahan Yoon Suk Yeol yang sedang diskors. Penahanan diharapkan bisa memuluskan investigasi lebih lanjut perihal tindakannya menerbitkan dekrit darurat militer. Dengan persetujuan penahanan ini, maka Yoon tercatat sebagai presiden Korea Selatan pertama yang menghadapi penahanan.
1. Pengacara Yoon Berkomentar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yoon Kab Keun, pengacara Yoo Suk Yeol, mengatakan permintaan penangkapan itu tidak adil dan badan antikorupsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. "Darurat militer merupakan kewenangan presiden," katanya kepada wartawan di luar Pengadilan Distrik Barat Seoul setelah menyerahkan pendapat tertulis tentang permintaan surat perintah penangkapan serta surat penunjukan pengacara.
2. Surat Perintah Penangkapan
Penyidik telah mengajukan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol yang diskors terkait penerapan darurat militer pada 3 Desember 2024. Hal ini dikatakan oleh seorang pejabat pada Senin, 30 Desember 2024. Dikutip dari Reuters, Yoon Suk Yeol tidak menanggapi panggilan pemeriksaan oleh polisi dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi yang bersama-sama menyelidiki pernyataan darurat militernya pada 3 Desember merupakan pemberontakan.
3. Mangkir Pemeriksaan
Yoon Suk Yeol tidak muncul dalam panggilan yang diminta oleh sejumlah pejabat tinggi di Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) yang dijadwalkan pada Rabu, 25 Desember 2024. Kantor berita Yonhap mewartakan Yoon juga mengabaikan panggilan CIO. Namun sumber di CIO mengatakan mereka menunggu Yoon dan tetap mengevaluasi kasus ini sebelum menerbitkan surat penahanan Yoon.
4. Mangkir Tanpa Alasan
Pada Selasa, 24 Desember 2024, melalui pengacara Seok Dong Hyeon, Yoon enggan menghadiri panggilan CIO yang ingin menginterograsi dia. Seok Dong Hyeon selaku pengacaranya tidak menjelaskan alasan Yoon tak mau memenuhi panggilan pihak berwenang tersebut.
Sikap Yoon yang terus-menerus mangkir dari pemanggilan otoritas Korea Selatan yang ingin menginterograsi dia telah mendorong oposisi yang meminta agar ia ditahan. Mereka waswas Yoon berpotensi menghilangkan barang bukti.
5. Unjuk Rasa Tandingan
Ratusan orang berunjuk rasa di Seoul pada Sabtu, 21 Desember 2024 menentang pemakzulan Yoon Suk Yeol. Beberapa ratus meter dari lokasi unjuk rasa itu terjadi aksi protes tandingan yang mendukung pemakzulan Yoon. Unjuk rasa mendukung dan menentang ini terjadi sepekan setelah pemakzulan Yoon oleh parlemen Korea Selatan buntut dari pemberlakukan darurat militer oleh Yoon yang berlangsung selama enam jam.
Yoon masih berada di kantor kepresidenan Korea Selatan, tapi kekuasannya sudah dicabut. Yoon belum mau memenuhi panggilan pihak berwenang yang ingin menginvestigasi alasannya memberlakukan darurat militer yang dideklarasikan pada 3 Desember 2024 dan dicabut enam jam kemudian.
Sita Planasari, Savero Aristia Wienanto, Yolanda Agne turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini
