MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempersilakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk menyelidiki kekerasan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata di Papua.
Yusril mengatakan pemerintah akan mengambil langkah hukum yang pasti untuk penyelidikan dan penyidikan di Papua, terutama jatuhnya korban sipil, termasuk ibu hamil yang tewas akibat konflik kekerasan bersenjata di Papua.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Di samping penyelidikan dan penyidikan internal pemerintah, khususnya oleh TNI, pemerintah juga memberikan kesempatan dan mempersilakan kepada Komnas HAM juga untuk melakukan satu penyelidikan atas kasus ini, dan kita dengar nanti apa rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah," kata Yusril di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin, 6 Juli 2026.
Yusril menegaskan pemerintah tidak menutup mata atas munculnya korban akibat konflik yang terjadi di Papua. Ia menekankan investigasi harus dilakukan secara adil dan berimbang karena konflik ini terjadi antara kelompok kekerasan bersenjata yang ada di Papua berhadapan dengan aparat keamanan pemerintah, baik Brimob Polri maupun TNI.
"Karena itu bisa juga terjadi kekerasan itu karena akibat konflik, ya, mungkin juga penembakan berasal dari kalangan bersenjata, bisa juga berasal dari kalangan aparat keamanan kita sendiri," ujarnya.
Namun Yusril tidak bisa mengungkapkan apakah pemerintah akan menginisiasi dialog untuk menyelesaikan konflik Papua. Sebab kewenangan tersebut berada di Kemenko Politik dan Keamanan.
Kendati demikian, Yusril mengatakan Kemenko Kumham Imipas akan mengambil langkah tegas terkait dengan masalah hukum dan HAM.
"Tentu kita melihat persoalan ini dari sisi pandangan hukum dan HAM itu sendiri, ya. Kalau terjadi pelanggaran seperti itu, langkah-langkah penegakan hukum harus diambil, dan kemudian perlindungan HAM juga harus dijamin kepada pihak-pihak, terutama yang menjadi korban," ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Anis Hidayah, mendesak pemerintah dan kelompok bersenjata di Papua menghentikan konflik bersenjata.
Komnas HAM mendorong gencatan senjata di tengah semakin memanasnya situasi di Papua sehingga kembali memakan korban sipil.
"Komnas HAM mendorong agar negara mengambil langkah yang serius untuk menghentikan segala bentuk konflik bersenjata ya, gencatan senjata, di mana selama ini warga sipil menjadi korban paling rentan dalam setiap gencatan senjata yang terjadi di Papua, " kata Anis Hidayah di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, 6 Juli 2026.
Anis menyesalkan penembakan terhadap pilot Amerika Serikat dan warga sipil di Intan Jaya, termasuk ibu hamil yang tewas tertembak.
Ia pun mendesak pemerintah melakukan penegakan hukum secara adil, termasuk memberikan pemulihan kepada keluarga korban. Tanpa proses penegakan hukum, hak korban atas keadilan tidak bisa terpenuhi.
"Jadi kami mendorong aparat penegak hukum bisa bekerja secara profesional, objektif, dan parsial, serta memberikan akses yang seluas-luasnya bagi Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan," ujarnya.
Ekskalasi konflik di Papua memburuk setelah Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menembak pilot asal Amerika Serikat Nicholas F. Goselin. Nicholas ditembak saat membawa pesawat milik PT AMA di kawasan Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis, 2 Juli 2026. Pesawat yang dipiloti Nicholas dieksekusi karena diduga membawa logistik pasukan TNI di Papua.
Juru bicara markas pusat TPNPB Sebby Sambom mengatakan, penembakan pilot berpaspor Amerika Serikat dan pembakaran dilakukan oleh milisi TPNPB Kodap XVI Yahukimo pimpinan Elkius Kobak.
"Kami tembak sebagai ultimatum agar tidak ada lagi maskapai Indonesia yang terbang di tanah Papua," kata Sambom dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Juli 2026.
Setelah insiden ini, Prajurit TNI dari Komando Operasi Habema (Koops Habema) menggelar operasi khusus untuk menguasai Lapangan Terbang Ipdeheik di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menjadi lokasi penembakan pilot dan pembakaran pesawat perintis milik PT AMA.
Peristiwa lain adalah kontak tembak antara Komando Operasional TNI Habema dan TPNPB-OPM pada Kamis malam, 2 Juli 2026 di Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam insiden itu, perempuan bernama Melkiana Duwitau, yang tengah mengandung berusia 7-8 bulan, meninggal bersama bayi dalam kandungannya akibat terkena peluru saat berada di dalam rumahnya sendiri.
