4 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih mendapat nilai rapor merah dari Center of Economic and Law Studies atau Celios--lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik untuk mendorong pemerataan ekonomi, ekonomi yang berkelanjutan, dan kualitas inovasi digital--dalam evaluasi kinerja 100 hari pertama.
Dalam studi bertajuk “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran” ini, Celios menggunakan survei berbasis expert judgment atau penilaian ahli. Panel juri terdiri dari para jurnalis dari berbagai media yang dinilai memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun studi menjaring respons dari 95 jurnalis dari total 44 lembaga pers di Indonesia. Lembaga pers tersebut tersebar dari desk berbeda termasuk desk ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
Lima indikator penilaian dalam studi ini adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta kemunikasi kebijakan. “Secara keseluruhan kinerja kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama mengecewakan,” demikian tertulis dalam studi Celios pada Selasa, 21 Januari 2025.
Menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Menurut studi tersebut, kinerja Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin. Ia masuk lima besar kategori “Menteri yang perlu di-reshuffle” dan “Menteri/Kepala Lembaga yang tak terlihat bekerja”.
“Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai (Menteri HAM) dengan nilai mendekati -150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan.”
Berikut daftar 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menurut survei Celios:
1. Menteri HAM Natalius Pigai
2. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
4. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
5. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto
6. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
7. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko
8. Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo
9. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
10. Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Adapun dalam survei tersebut, Celios juga menyoroti kinerja sejumlah menteri ekonomi dan lingkungan hidup pada 100 hari pertama pemerintahan. Berdasarkan penilaian dan survei, ada beberapa nama dianggap layak untuk di-reshuffle atau dirombak karena masuk kategori ‘merah’.
Di sektor ekonomi, Budi Arie Setiadi menjadi salah satu sorotan utama dengan skor rapor -39. Direktur Celios Bhima Yudhistira menilai kinerja Menteri Koperasi itu belum menunjukkan dampak signifikan, khususnya dalam pengelolaan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat.
“Budi Arie memiliki rapor merah karena progres pengembangan koperasi belum jelas. Hal ini sangat disayangkan mengingat perannya krusial dalam mendukung ekonomi kerakyatan,” ujar Bhima dalam Press Conference: Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Selasa, 21 Januari 2025.
Menteri lain yang turut mendapat sorotan adalah Zulkifli Hasan dengan nilai rapor -16. Kemudian Budiman Sudjatmiko memiliki skor -11 dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman Darmansyah Hadad dengan skor -5. “Badan investasi yang dikelola Muliaman hingga saat ini belum menunjukkan kejelasan arah dan dampak konkret,” kata Bhima.
Kinerja sektor energi dan lingkungan hidup turut menjadi perhatian serius. Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan Raja mendapat rapor terburuk dengan skor -45. Bhima menyoroti kebijakan Raja Juli yang problematis, termasuk rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batu bara.
Menurut Bhima, seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini, kata dia, menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat rapor -25. Celios menilai Menteri Investasi itu gagal menerjemahkan komitmen Presiden Prabowo terkait transisi energi ke dalam kebijakan konkret. Bhima menyoroti minimnya rencana teknis untuk memensiunkan PLTU batu bara, yang hingga kini belum memiliki kejelasan implementasi.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendapat skor 6. Skor ini relatif lebih baik dibanding dua koleganya di sektor ini. Meski demikian, Bhima mencatat masih ada ekspektasi besar terhadap kebijakan progresif di bidang lingkungan, termasuk implementasi target penurunan karbon yang ambisius melalui pembaruan national determined contribution (NDC).
Bhima menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri dalam kabinet Presiden Prabowo. Perombakan kabinet, menurut dia, dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan pemerintahan mampu menjawab tantangan ekonomi, energi, dan lingkungan hidup dengan lebih efektif.
“Beberapa menteri perlu segera dievaluasi agar target-target strategis pemerintahan tidak hanya menjadi retorika. Apalagi, komitmen Presiden Prabowo di forum internasional seperti G20 harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret dan kredibel,” kata Bhima.
Di sisi lain, survei Celios juga memberikan raport merah terhadap kinerja Prabowo dalam 100 hari kerja. Ketua Umum Partai Gerindra itu mendapat skor nilai 5 dari 10. Selain kepada kepala negara, skor rendah juga disematkan ke kinerja wakilnya, Gibran. Ia mendapat nilai 3 dari 10.
Bhima dalam keterangan tertulisnya mengatakan pemberian skor rendah terhadap 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan lima indikator. Mayoritas responden menilai pencapaian program kerja dan kualitas komunikasi yang dilakukan pemerintahan baru ini tidak memuaskan.
“Sebanyak 74 persen responden menilai janji politik hanya sebagian yang berhasil, sementara sebagian lainnya tidak terlaksana,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, capaian program yang sudah dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari pertamanya tidak optimal. Sebanyak 37 responden survei Celios menyatakan demikian. Sementara 34 persen responden menilai rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik.
Celios juga mencatatkan sejumlah problem lain yang membuat Prabowo-Gibran mendapat rapor buruk di 100 hari kerjanya. Misalnya tata kelola anggaran dalam kabinet, kurang efektifnya kolaborasi antarlembaga, dan minimnya intervensi pemerintah di sektor ekonomi. Celios turut menyoroti persoalan dalam reformasi TNI dan Polri.
“Reformasi dua instansi keamanan itu masih jauh dari harapan. Masyarakat menuntut transparansi dan profesionalisme lebih tinggi di kedua institusi ini,” ujarnya.
Novali Panji Nugroho dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
