5 hours ago
8
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak lima ratusan sopir truk kontainer berunjuk rasa di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuntut perbaikan tata kelola pelabuhan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Beberapa masalah yang dituntut, antara lain soal infrastruktur yang tidak memadai hingga berbagai pungutan liar. “Kami akan aksi sampai Pelindo memenuhi tuntutan kami,” kata Ketua Umum Konferensi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah yang juga mengikuti demonstrasi, Selasa, 11 Februari 2025.
Sebelumnya, pengurus Keluarga Besar Sopir Indonesia (KB-SI) Khalimi mengatakan tuntutan utama dari unjuk rasa itu adalah mendesak Pelindo untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Dia menyebut, akibat dari kemacetan, muncul berbagai efek negatif, mulai dari peningkatan biaya logistik, seperti bahan bakar minyak (BBM) yang ditanggung sopir, hingga keseimbangan hidup terganggu lantaran tidak bisa berkumpul bersama keluarga.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Khalimi mengungkapkan bahwa permasalahan itu sudah disampaikan kepada Pelindo melalui audiensi. “Tapi, tidak ada penyelesaian dengan baik, yang ada diabaikan. Makanya besok tanggal 11 Februari (2025) kawan sopir sepakat semua akan ke Pelindo,” ucap Khalimi ketika dihubungi Tempo, Senin, 10 Februari 2025. Lantas, apa saja hambatan logistik di Indonesia?
Hambatan-Hambatan Logistik di Indonesia
Melansir Jurnal Ekonomi-QU (2021), kinerja logistik atau logistics performance index (LPI) mempengaruhi keberhasilan suatu negara dalam perdagangan global. Kinerja logistik juga berperan penting dalam peningkatan daya saing global atau global competitiveness. Sementara itu, daya saing global juga berkaitan dengan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB).
Data Bank Dunia menunjukkan LPI Indonesia pada 2023 berada di urutan ke-61 dari 139 kelompok negara. Peringkat tersebut jauh di bawah Singapura yang menduduki peringkat pertama, Malaysia peringkat ke-26, dan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand (peringkat 34). Melansir laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), indeks EoDB Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara pada 2023.
Adapun beberapa hambatan logistik yang dialami Indonesia di antaranya:
1. Biaya Tinggi
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan tingginya biaya logistik menjadi beban tersendiri, terutama bagi industri manufaktur. Hal tersebut akan mempengaruhi daya saing industri dalam memproduksi barang dan jasa.
“Nah, kalau dilihat, dari komponen logistik itu sendiri yang paling besar adalah transportasi. Jadi, biaya transportasi itu dominan yang dalam struktur logistik,” ujar Heri dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Senin, 6 Maret 2023.
Pada kuartal pertama 2021, biaya logistik Indonesia mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di negara-negara ASEAN, seperti Malaysia yang hanya 13 persen dari PDB.
2. Infrastruktur Konektivitas yang Belum Merata
Heri menjelaskan, salah satu tantangan besar di sektor logistik adalah belum meratanya infrastruktur konektivitas. Menurut dia, pembangunan infrastruktur konektivitas di Indonesia dengan mengedepankan efisiensi biaya logistik menjadi sangat penting.
Dia memberi contoh, kapal yang mengirim barang ke Indonesia timur dengan muatan penuh, belum tentu membawa muatan penuh pula ketika kembali ke Indonesia barat. Menurut dia, hal itu akibat daerah-daerah Indonesia timur kemungkinan belum bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pasar di daerah Indonesia barat.
“Nah, ini yang jadi tantangan, sehingga tadi, biayanya jadi lebih besar. Mereka hanya mengantar barang, ketika kembali tidak menjual atau mengirim barang untuk dijual kembali,” kata Heri.
3. Kondisi Geografis yang Beragam
Senada dengan hal itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Hendri Ginting menyebut beberapa hambatan pada sektor transportasi dan logistik Indonesia, antara lain terkait arus distribusi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan karakteristik lingkungan yang beragam.
Oleh karena itu, Hendri menyebut pihaknya melakukan kolaborasi dengan badan usaha pelabuhan untuk mengoptimalkan penataan pelabuhan. Selain itu, penerapan skema pendanaan kreatif pada beberapa pelabuhan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) juga dilakukan.
Hendri juga mengungkapkan pembenahan tata kelola sektor logistik juga membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan. Menurut dia, dibutuhkan simplifikasi tatanan birokrasi, aturan dalam tata kelola, dan efisiensi proses bisnis logistik, sehingga beberapa pelabuhan sudah mulai menerapkan digitalisasi layanan. “Upaya tersebut terus kami lakukan secara intens dan masif agar tiap-tiap pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semuanya dapat terdigitalisasi dan terintegrasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya,” ucap Heri.
Dian Rahma Fika dan Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
