10 hours ago
8
TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meningkatkan status bencana hidrometeorologi dari semula Siaga menjadi Tanggap Darurat. Peningkatan status terhitung hingga 14 hari ke depan itu diputuskan menyusul bencana banjir parah yang terjadi di wilayah itu yang semakin luas.
Peningkatan status kebencanaan tersebut mengacu hasil rapat koordinasi perangkat daerah setempat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 100.3.3.2/Kep.212-BPBD/2025. Tujuannya, mendorong respons cepat penanganan setelah wilayah terdampak meluas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Memutuskan menetapkan dari status siaga menjadi kondisi tanggap darurat bencana banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang, dan puting beliung dari tanggal 5 Maret hingga 18 Maret 2025," kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Kantor BPBD Bekasi, Rabu 5 Maret 2025.
Surat keputusan itu secara eksplisit menekankan mobilisasi segenap sumber daya untuk membantu masyarakat terdampak bencana sekaligus menjalankan prosedur pemulihan secepat mungkin. "Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan mengikuti instruksi pihak berwenang," ucap Ade.
Ade juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk menjadi petugas naradamping atau Liaison Officer (LO). Mereka diminta memastikan efektivitas koordinasi antara pemerintah dengan instansi terkait sekaligus terjun langsung membantu masyarakat terdampak.
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengerahkan tim tanggap bencana dari BPBD dan relawan kebencanaan untuk berkoordinasi dengan instansi di tingkat provinsi dan pusat. Posko darurat serta dapur umum juga telah didirikan untuk memberikan bantuan kepada warga.
"Kepedulian dan kerja sama masyarakat serta pemerintah menjadi kunci dalam penanganan bencana ini," katanya sambil menambahkan harapannya status tanggap darurat dapat segera memulihkan kondisi bencana, "Sekaligus memastikan keselamatan warga terdampak."
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis menyatakan penetapan status tanggap darurat bencana mempertimbangkan kondisi terkini wilayah terdampak yang semakin luas dari semula tujuh menjadi belasan kecamatan. "Banjir saat ini melanda 51 desa di 16 kecamatan dengan ketinggian muka air bervariasi antara 20 sentimeter hingga lebih dari 1,5 meter," katanya.
Sebanyak 61.648 warga terdampak banjir dan 48.207 warga di antaranya terpaksa mengungsi ke 14 titik lokasi. Wilayah paling parah terdampak meliputi Desa Sukamekar, Buni Bakti, Kedung Pengawas, serta beberapa desa di Kecamatan Cikarang Selatan, Setu dan Cibarusah.
Pemerintah daerah, kata Muchlis, telah menggerakkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Patroli keamanan di lokasi pengungsian juga terus ditingkatkan terutama bagi ibu hamil dan balita yang membutuhkan perhatian khusus.
"Petugas gabungan termasuk tenaga medis juga telah disiagakan di lokasi pengungsian untuk merawat warga yang mengalami keluhan kesehatan akibat bencana ini," katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi mengaku seluruh sumber daya telah dikerahkan termasuk segenap organisasi perangkat daerah, BUMD-PDAM, Baznas, PMI serta pihak swasta yang berkontribusi dalam klaster logistik. "Kami melibatkan semua potensi untuk membantu penanganan bencana ini, termasuk evakuasi warga dan penyediaan bantuan logistik," ucapnya.
Dedy juga mengungkapkan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, intensitas hujan masih berpotensi meningkat dengan perkiraan masa puncak terjadi setelah 10 Maret 2025. Meskipun cuaca di Bekasi cerah, banjir masih terjadi akibat kiriman air dari hulu, seperti dari Bogor.
Pemerintah daerah juga memetakan infrastruktur terdampak bencana banjir, termasuk jembatan di wilayah Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat, yang mengalami kerusakan sepanjang 20 meter. "Sebagai solusi sementara, kami akan menyewa jembatan besi menggunakan dana tanggap darurat atau BTT agar aktivitas masyarakat tetap berjalan," ucapnya.
Pemkab Bekasi juga menyatakan memantau kondisi sungai secara intensif melalui alat sistem peringatan dini atau early warning system yang dimiliki BPBD wilayah setempat. "Kami pastikan alat-alat ini berfungsi optimal untuk mendeteksi kenaikan debit air lebih dini."
