JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Isu perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel kembali mencuat ke permukaan, menyulut spekulasi tentang kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dengan tegas membantah kabar tersebut.
“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” ujar Yusril dalam keterangan resmi yang dirilis pada Kamis, 29 Mei 2025.
Kabar yang beredar menyebutkan bahwa perundingan itu dilakukan pada 2024 lalu sebagai bagian dari strategi normalisasi hubungan Indonesia-Israel. Sebagai timbal balik, Israel disebut-sebut siap mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Namun Yusril menegaskan, informasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar.
Ia menambahkan bahwa sejak awal, Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Memang benar, Israel pernah menyampaikan wacana dukungan terhadap keanggotaan Indonesia di OECD, tetapi disertai syarat pembukaan hubungan resmi antara kedua negara. Syarat tersebut, menurut Yusril, tidak pernah ditindaklanjuti.
“Dalam organisasi internasional seperti OECD atau PBB, tidak pernah ada syarat bahwa setiap anggota harus memiliki hubungan diplomatik dengan semua anggota lainnya,” jelasnya.
Pernyataan Yusril juga memperkuat sikap resmi pemerintah Indonesia yang menegaskan konsistensi terhadap dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan bahwa solusi dua negara adalah kunci penyelesaian konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan itu, barulah Indonesia dapat mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik,” kata Yusril.
Isu normalisasi hubungan Indonesia dan Israel bukan kali ini saja mencuat. Pada 2023, media Israel Ynet melaporkan bahwa pembicaraan tentang pembukaan hubungan resmi sudah berlangsung selama tiga bulan. Israel bahkan disebut akan menghentikan upaya penghalangan terhadap pencalonan Indonesia di OECD jika hubungan formal bisa dijalin.
Media lain seperti Jewish Insider juga melaporkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Eli Cohen, telah menyetujui rancangan awal perjanjian normalisasi. Bahkan disebutkan rencana pengumuman kesepakatan tersebut akan dilakukan pada Oktober 2023, bergantung pada agenda Presiden Jokowi berkunjung ke Gedung Putih, Washington D.C.
Meski begitu, hingga kini belum ada langkah nyata ke arah itu. Pemerintah Indonesia menegaskan tetap berada pada posisi yang sama: mendukung Palestina dan belum akan membuka hubungan dengan Israel.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.