2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat belanja negara per Agustus 2025 mencapai Rp1.960,3 triliun, atau terealisasi 54,1 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.621,3 triliun. Perinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.388,8 triliun atau 51,4 persen dari pagu APBN sebesar Rp2.701,4 triliun.
Itu meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp686 triliun atau 59,1 persen dari pagu Rp1.160,1 triliun dan belanja non K/L Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu anggaran Rp1.541,4 triliun.
Kemudian transfer ke daerah (TKD) tercatat telah terealisasi sebesar Rp571,5 triliun per Agustus 2025. Angka tersebut merupakan 62,1 persen dari pagu APBN sebesar Rp919,9 triliun.
“Untuk belanja kementerian dan lembaga, seperti biasa, ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial, total Rp686 triliun. (Diantaranya) belanja pegawai Rp212,8 triliun, ini berbagai macam, gaji, tunjangan, tukin, lembur, dan yang lain-lain, tumbuh 7,6 persen dibandingkan tahun lalu,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi APBN Kita Edisi September 2025, dikutip Selasa (23/9/2025).
Adapun belanja barang tercatat mencapai Rp232,2 triliun, tumbuh 2,4 persen dibandingkan tahun lalu. Ini meliputi berbagai macam layanan masyarakat melalui K/L (Rp102,4 triliun), BLU (Rp 59,8 triliun), maupun belanja yang diserahkan kepada masayarakat dan Pemda (Rp44,4 triliun), serta pemeriharaan aset negara (Rp25,5 triliun).
Sementara belanja modal tercatat mengalami perlambatan 8,5 persen dibandingkan tahun lalu menjadi Rp139,9 triliun per Agustus 2025. Itu meliputi peralatan dan mesin senilai Rp107,9 triliun, jalan, irigasi, dan jaringan Rp19 triliun, serta gedung dan bangunan Rp9,1 triliun.
“Belanja modal masih lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan pada beberapa kementerian,” ujarnya.
Terakhir, belanja bansos tercatat mencapai Rp101,1 triliun atau tumbuh 5,5 persen dibandingkan tahun lalu. Realisasinya yakni PBI JKN Rp 30,9 triliun untuk 96,7 juta peserta, kartu sembako Rp 34,4 triliun untuk 18,3 juta KPM, PKH Rp 18,3 triliun untuk 10 juta KPM, dan KIP kuliah Rp 8,2 triliun untuk 895,9 ribu mahasiswa, serta PIP Rp 6,6 triliun untuk 11,3 juta siswa.
