2 days ago
10
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran itu tertuang dalam Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun.
Prabowo memerintahkan para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Sejumlah lembaga pemerintah harus bersiasat menghadapi pengurangan anggaran agar program-program mereka tetap berjalan.
BRIN Optimalkan Kerja Sama Riset
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengoptimalkan kerja sama riset dengan berbagai pihak dalam upaya menyiasati efisiensi anggaran pemerintah. Salah satunya, dalam riset tenaga nuklir yang kini tengah berlangsung, BRIN turut menggandeng Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan industri dalam riset tersebut. “Ini termasuk kegiatan kita sebetulnya, untuk efisiensi anggaran kan ada pendanaan dari IAEA,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Anugerah Widiyanto di Jakarta, Senin, 17 Februari, seperti dikutip dari Antara.
Anugerah juga menyebutkan pihaknya telah mengonfirmasi IAEA perihal kebijakan internasional lain, salah satunya kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menghentikan bantuan asing, salah satunya kepada IAEA. “Mereka (IAEA) bilang (kebijakan Trump) enggak terlalu berdampak (kepada IAEA),” ujarnya.
Adapun Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bakhri menyebutkan BRIN memiliki platform terbuka di bidang riset dengan menggabungkan seluruh pihak baik akademisi maupun universitas, BRIN selaku lembaga riset, serta industri yang membutuhkan untuk dapat membentuk sebuah ekosistem riset.
Di masa datang, dia mengatakan platform terbuka itu tidak hanya dikembangkan di Indonesia, tetapi juga di regional dan internasional. “Jadi masalah pendanaan ya bukan kendala bagi kita dengan open platform ini,” ucap Syaiful.
Dia mencontohkan bidang riset nuklir di mana IAEA menghibahkan electron beam berkekuatan 2,5 megaelectron volt (MeV) yang nilainya ditaksir antara Rp 15-20 miliar. “Ya, paling tidak dengan cara seperti ini, kalau kita kekurangan sumber daya manusia, ya mereka bisa masuk ke kita, atau kita bisa berkirim ke luar. Atau kalau mereka butuh fasilitas untuk riset, mereka juga bisa menggunakan fasilitas kita, baik itu regional maupun internasional,” tuturnya.
Bawaslu Minta Jajaran Kuatkan Demokrasi Lewat Siber
Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono meminta jajaran pengawas memanfaatkan siber sebagai tulang punggung penguatan demokrasi pada masa efisiensi anggaran. “Efisiensi tidak membuat rajawali menjadi burung nuri,” kata Totok dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan, meskipun dengan anggaran minim, edukasi penguatan demokrasi tetap bisa tersampaikan melalui dunia siber. Dia juga tidak memungkiri siber telah menjadi bagian hidup setiap manusia di era digital. Menurutnya, zaman sekarang, massa riil itu justru yang tidak tampak, seperti halnya massa dalam dunia siber.
Totok mengungkapkan tidak sedikit masyarakat yang menggali informasi, edukasi, dan bahkan terpengaruh oleh informasi yang beredar di dunia siber. “Yang perlu kita siasati ke depan adalah bagaimana mengembangkan demokrasi lewat siber,” ucapnya.
Dia pun meminta jajaran pengawas tidak mengerdilkan diri sendiri dengan bekerja hanya saat tahapan. Sebaliknya, Bawaslu harus senantiasa mengedukasi, menguatkan demokrasi, meskipun dilanda efisiensi.
KY Terapkan WFA Sehari Dalam Sepekan
Komisi Yudisial (KY) menerapkan metode bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) satu hari kerja dalam sepekan mulai Jumat, 14 Februari 2025, untuk berhemat menyusul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. “Betul, ada WFA. Karena salah satu penghematan dilakukan terhadap daya listrik, maka kami harus berhemat dengan cara WFA satu hari kerja setiap minggunya,” ucap Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
WFA menjadi upaya lembaga pengawas hakim itu berhemat karena, berdasarkan hasil rekonstruksi ulang efisiensi anggaran, anggaran KY dipangkas sebesar Rp 74,7 miliar. “(WFA) dimulai hari Jumat ini. Sampai kapan? Akan kami evaluasi setiap bulannya,” ujar Arie.
Wakil Ketua KY Siti Nurdjanah sebelumnya menjelaskan KY mengalokasikan efisiensi anggaran sebesar Rp 74,7 miliar. Efisiensi itu merupakan hasil rekonstruksi ulang dari alokasi sebelumnya Rp 100 miliar. Adapun, pagu anggaran KY tahun 2025 sejatinya adalah Rp 184.526.343.000. Dengan adanya efisiensi dimaksud, pagu efektif KY tahun ini menjadi Rp 109.826.343.000.
“Rincian efisiensi, antara lain, listrik, air di pusat dan daerah, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah, sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan, belanja jamuan, dan honor-honor,” kata Siti saat rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Menurut Siti, pemangkasan berdampak terhadap aspek pelayanan publik dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Maka dari itu, KY meminta agar pagu dinaikkan menjadi Rp 172.933.843.330. Meski demikian, KY tetap memprioritaskan beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk di antaranya seleksi calon hakim agung dengan alokasi dana Rp 3.527.500.000.
LPSK Batasi Perjalanan Dinas dan Terapkan WFA pada Hari Tertentu
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) Achmadi mengatakan LPSK juga melakukan sejumlah upaya menyiasati efisiensi anggaran. Misalnya, kata dia, melalui pembatasan perjalanan dinas dan menerapkan sistem kerja dari mana saja (WFA) pada hari tertentu. “Intinya kami tetap berfokus terhadap pemberian perlindungan saksi dan korban dengan sepenuh hati,” ujar Achmadi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR di kompleks parlemen pada Kamis, 13 Februari 2025.
Achmadi mengatakan akan mengoptimalkan anggaran yang tersisa untuk menjalankan tugas mereka. Dia menyatakan pemangkasan anggaran itu tidak membuat mereka mengabaikan perlindungan dan keamanan dari saksi dan korban.
“Ini juga penting mendukung kebijakan Bapak Presiden, penting juga kita ikut ikat pinggangnya lebih ketat lagi. Tapi juga tetap memperhatikan hak-hak saksi dan korban, tidak boleh dikesampingkan,” ujarnya kepada wartawan usai rapat.
Dalam rapat dengar pendapat, Achmadi mengajukan rekonstruksi efisiensi anggaran sebesar Rp 122.220.952.000 kepada DPR. Dia menuturkan angka itu diperoleh sebagai hasil pertemuan antara LPSK dan Direktorat Bidang Kesejahteraan Sosial Ditjen Anggaran Kemenkeu pada 11 Februari lalu.
Adapun rekonstruksi pagu terdiri dari anggaran belanja barang sebesar Rp 107.265.986.000 dan belanja modal sebesar Rp 14.954.966.000. Sehingga disimpulkan anggaran efektif yang dapat digunakan LPSK pada tahun ini sebesar Rp 107.698.403.000.
Adapun anggaran itu dialokasikan untuk sejumlah kepentingan, yakni program penegakan dan pelayanan hukum yang terdiri dari kegiatan penerimaan, penelaahan, dan investasi permohonan serta kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korbans dengan total sebesar Rp 32.785.717.000.
Anggaran juga digunakan untuk program dukungan manajemen yang terdiri dari kegiatan penyelenggaraan layanan hukum, kehumasan, protokol, dan penyusunan peraturan serta kegiatan penyelenggaraan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, sarana dan prasarana, tata usaha, serta pengawasan intern dengan total sebesar Rp 74.912.686.000.
Alfitria Nefi P dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Karena Efisiensi Anggaran: Retret di Akmil Magelang Hanya Diikuti Kepala Daerah, Dipangkas Jadi 7 Hari
