4 hours ago
5
TEMPO.CO, Bogor - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mendatangi lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Lido di Cigombong, Kabupaten Bogor, Sabtu 1 Februari 2025. Usai inspeksi mendadaknya itu Hanif menyatakan akan mengkaji atau mengevaluasi pembangunan proyek MNC Land serta berjanji mengembalikan kondisi sempadan dan badan Danau Lido yang rusak ataupun hilang karena proyek itu.
Berdasarkan data inventaris di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Hanif mengungkapkan, danau atau situ Lido pernah memiliki luas sekitar 35 hektare. Proyek KEK Lido yang diresmikan Presiden Jokowi dan kegiatan pemanfaatan oleh kepentingan lain disebutkannya telah menyebabkan luas danau kini sekitar 11 hektare.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tentu akan kami evaluasi. Tim Penegakan Hukum kami nanti akan melakukan kajian mendetail dan tentu badan danau yang hilang atau terpakai harus kembali lagi jadi badan air karena ini penting dan vital," kata Hanif saat memberikan keterangan di lokasi tepian Danau Lido.
Hanif mengaku merespons aduan masyarakat bahwa luas Danau Lido telah berkurang sekitar 24 hektare. Aduan itu ditindaklanjuti karena Hanif menilai keberadaan Danau Lido sangat penting untuk ketersediaan cadangan air tanah dan mencegah terjadinya banjir di wilayah hilir.
Hanif menerangkan, Danau Lido termasuk bagian dari hulu untuk Daerah Aliran Sungai Cisadane. Fungsinya sangat penting sebagai 'tandon' atau 'reservoir' air sehingga badan air yang saat ini sudah diuruk harus direstorasi atau dipulihkan. Sebab, menurut Hanif, eksploitasi air tanah di hilir Ciliwung dan Cisadane sudah sangat memprihatinkan dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat.
"Total dari 35, yang hilang ada 24 hektare dan itu harus dikembalikan," katanya seraya menambahkan, "Saat ini Pengawas Kementerian Lingkungan Hidup sedang mengkaji Danau Lido dan hasilnya nanti akan kami mandatkan ke Pemprov Jawa Barat maupun Kementerian Pekerjaan Umum untuk bersama mengembalikan lahan yang hilang."
Sekretaris Jendral Dewan Nasional KEK Rijal Edwin Manangsang menyatakan menghargai langkah kementerian Lingkungan Hidup yang melakukan sidak terhadap KEK Lido yang dinilai bermasalah. Edwin mengklaim, dari 24 KEK se-Indonesia, yang terjadi masalah baru kali ini.
"Tentu langkah ini dan adanya evaluasi ini bagus, karena selama ini kami memang bekerja sama dengan Kementerian LHK," kata Edwin. "KEK ini kan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menarik investor, jadi hal-hal yang bermasalah harus dikaji dan diperbaiki."
Tokoh Masyarakat Desa Wates Jaya Nurdjaman mengatakan, pendangkalan di Danau Lido sangat merugikan masyarakat. Khususnya ketika musim hujan datang, air danau akan meluap dan tumpah ke permukiman warga. Selain itu, berkurangnya area badan air Danau Lido juga berpengaruh pada penurunan pemanfaatannya oleh warga.
"Tadi kami memohon kepada Pak Menteri, yang kami inginkan dua hal. Pertama, pastikan lahannya dulu. Kemudian nanti yang setelah dikeruk jangan sampai mengalami pendangkalan lagi karena kami masyarakat resah," kata Nurdjaman.
Direktur utama MNC Land Budi Rustanto menuding pendangkalan yang terjadi di Danau Lido disebabkan karena adanya pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Bahkan, pengakuan Budi, pihaknya sudah melaporkan hal itu sebelumnya ke kementerian Pekerjaan Umum.
"Itu karena pembangunan Tol Bocimi, kita sudah melaporkan itu ke PU untuk ditindaklanjuti atau dilakukan pengerukan," kata Budi.
