3 hours ago
5
TEMPO.CO, Jakarta - Pelantikan Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) menyita perhatian publik. Para warganet menilai penunjukan Deddy dilakukan di momen yang tidak tepat, di mana pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih lagi dua lembaga berniat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yaitu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI). PHK dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Di saat sebagian rakyat biasa yang kebetulan bekerja di TVRI dan RRI harus menerima kenyataan pahit dirumahkan, justru Deddy Corbuzier sang Letkol Tituler diangkat jadi Stafsus Menhan, miris bener,” tulis akun X (Twitter) @Aira********, Selasa, 11 Februari 2025.
Hingga Rabu, 12 Februari 2025 pukul 12.45 WIB, pembahasan mengenai Deddy Corbuzier semakin viral di X, dengan urutan ke-17 sebagai topik paling populer di Indonesia. Ada lebih dari 33 ribu unggahan yang membahas Stafsus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin tersebut.
PHK Kontributor dan Mitra Kontrak RRI
Sebelumnya, Juru Bicara RRI Yonas Markus Tuhuleruw membenarkan kabar yang beredar tentang PHK terhadap sejumlah kontributor dan mitra kontrak. Langkah tersebut diambil usai wacana pemangkasan anggaran di RRI sebesar Rp 300 miliar dari total pagu pada 2025 sebesar Rp 1,07 triliun.
Namun, dia memastikan bahwa PHK dilaksanakan dengan kehati-hatian. “Diseleksi secara ketat,” kata Yonas ketika dihubungi pada Senin, 10 Februari 2025.
TVRI Setop Kontributor di Daerah
Sementara itu, terkait isu yang beredar mengenai PHK terhadap aparatur sipil negara (ASN) di TVRI, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno membantahnya.
“Mana bisa ASN di-PHK? Yang ada, pemakaian jasa kontributor di TVRI daerah di setop dulu,” ucap Iman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 10 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Iman menjelaskan, langkah yang ditempuh adalah pemberhentian penggunaan jasa kontributor oleh TVRI daerah, dan bukan LPP TVRI atau TVRI pusat. Dalam pelaksanaannya selama ini, lanjut dia, para kontributor baru dibayar menggunakan anggaran TVRI di daerah ketika berita hasil produksi mereka ditayangkan.
“Dan kontributor bukan pegawai pendukung non-pegawai negeri (PPNPN), bukan juga ASN. Makanya tergantung daerah untuk mengurangi kontributor atau tetap memakai sebagian,” ujar Iman.
Iman juga memastikan bahwa tidak ada kru produksi TVRI yang diberhentikan. Sedangkan beberapa karyawan yang berstatus pekerja alih daya atau outsourcing memang turut terkena PHK. Mereka adalah satuan pengamanan (satpam), petugas kebersihan, dan pengemudi.
Alasan Pelantikan Deddy Corbuzier jadi Stafsus Menhan
Mengenai pelantikan Deddy Corbuzier, Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas mengatakan, karena dia mempunyai pengaruh luas di media.
“Termasuk media sosial dan keahliannya dalam komunikasi publik,” kata Frega dalam keterangannya pada Selasa, 11 Februari 2025.
Frega mengungkapkan, pemilik acara siniar (podcast) Close the Door di kanal YouTube itu mempunyai kapasitas sebagai pakar komunikasi publik. Memang Deddy dikenal sebagai pemengaruh (influencer) di media sosial, setelah tak melanjutkan kariernya sebagai pesulap.
Frega pun berharap, dengan peran Deddy Corbuzier di media sosial itu, dapat memberikan kontribusi kepada Kemenhan. Terutama, lanjut dia, dalam memperkuat literasi pertahanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bela negara.
Adil Al Hasan, RR Ariyani, Eka Yudha Saputra, dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
