21 hours ago
12
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) ke pagu awal sebelum adanya pemangkasan anggaran.
Tak hanya itu, Seknas Fitra juga menilai pemerintah harus menekankan pentingnya budget tagging atau penandaan tematik Anggaran Responsif Gender (ARG). Sebagai informasi, penandaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan dan anggaran di kementerian/lembaga yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Seknas Fitra merekomendasikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengembalikan besaran anggaran bagi KemenPPPA dan Komnas Perempuan sebagaimana pagu awal 2025 atau justru ditambah,” ujar Peneliti Fitra Siska Barimbing dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Sabtu, 8 Maret 2025. "Termasuk menekankan pentingnya tagging ARG demi memastikan ketercapaian program yang responsif gender."
Sebagaimana diketahui, tahun ini terjadi pemangkasan anggaran besar-besaran di seluruh kementerian/lembaga, termasuk KemenPPPA dan Komnas Perempuan. KemenPPPA mengalami pemangkasan hingga 48,86 persen dari pagu awal sejumlah Rp 300,6 miliar menjadi Rp 153,7 miliar. Sementara Komnas Perempuan kini hanya mendapatkan anggaran sebanyak Rp 28,9 miliar dari pagu awal sebesar Rp 47,7 miliar. “Pemangkasan ini mengakibatkan kedua lembaga ini tidak dapat melaksanakan fungsinya sesuai kewenangannya,” kata Siska.
Seknas Fitra juga mencatat terdapat pengurangan ARG di pemerintahan Prabowo. Berdasarkan data Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), proporsi ARG terhadap total belanja kementerian/lembaga tahun 2025 mengalami penurunan drastis.
Tahun ini, ARG ditetapkan hanya sebesar Rp 26,3 triliun atau 2,7 persen dari total APBN 2025. Padahal, pada 2021 total ARG tercatat Rp 55,46 triliun. Kemudian, ARG mengalami peningkatan menjadi Rp 63,61 triliun pada 2022, dan sempat menyentuh angka Rp 70,02 triliun pada 2023. “Hal ini tentu berdampak pada kepastian program yang menyasar perempuan, terutama program pada perempuan miskin,” ujar Siska.
Menurut Siska, momentum Hari Perempuan Internasional harus menjadi pengingat bahwa penghapusan kemiskinan yang dihadapi perempuan dan keadilan gender perlu didukung oleh komitmen anggaran yang konkret, transparan, dan berkeadilan.
Siska berpendapat kebijakan pemangkasan anggaran justru menunjukkan Presiden Prabowo Subianto tidak berkomitmen untuk mewujudkan janji Asta Cita keempat, yakni memperkuat kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, dan penyandang disabilitas. “Tanpa komitmen anggaran, janji untuk memperkuat kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, dan penyandang disabilitas hanya aksesoris belaka,” kata Siska.
Siska berujar, tanpa anggaran yang berpihak pada perempuan, kesetaraan gender hanya akan menjadi wacana tanpa perubahan nyata. “Perempuan Indonesia patut untuk menggugat janji ini,” tutur dia.
