Forum Pelayanan Publik Kecamatan Pedan Dibedah Bersama, Media, IKM hingga Kelompok Difabel Ikut Bersuara

Forum pelayanan publik Kecamatan Pedan Klaten. Istimewa

KLATEN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pelayanan publik di Kecamatan Pedan, Klaten, dibahas dari berbagai sudut pandang. Pemerintah, desa, aparat kewilayahan, media, organisasi masyarakat, pemuda, tokoh agama, hingga kelompok difabel duduk bersama dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Kecamatan Pedan, Senin (21/9/2026).

Forum yang berlangsung di Aula Kecamatan Pedan itu menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, serta tanggapan terkait pelayanan yang selama ini diberikan pemerintah kecamatan.

Yang menarik, peserta forum tidak hanya berasal dari unsur pemerintahan. Perwakilan media dan komunitas perantau Minang melalui Ikatan Keluarga Minang (IKM), kelompok difabel, Forum Anak, Karang Taruna, tokoh masyarakat, RT dan RW, hingga pemerintahan desa ikut dilibatkan.

Salah satu peserta dari unsur media, Rizal Putra Milda, turut hadir dalam forum tersebut. Rizal yang juga merupakan anggota IKM mengikuti kegiatan sebagai bagian dari perwakilan media sekaligus komunitas Perantau Minang yang diundang Kecamatan Pedan.

Keterlibatan banyak unsur tersebut membuat pembahasan pelayanan publik tidak hanya dilihat dari sisi pemerintah, tetapi juga dari pengalaman dan kebutuhan masyarakat yang berhadapan langsung dengan layanan pemerintahan.

Forum dibuka oleh Camat Pedan Kliwon Yoso, S.I.P., M.Si. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa FKP menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

“Forum ini menjadi ruang untuk menerima masukan, saran dan tanggapan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah,” ujar Kliwon Yoso.

Menurutnya, masukan langsung dari masyarakat penting untuk mengetahui kebutuhan sekaligus harapan warga terhadap pelayanan pemerintah kecamatan.

Kliwon berharap berbagai masukan yang muncul dalam forum tidak berhenti sebagai bahan pembicaraan, tetapi dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pedan.

Pemerintah kecamatan, lanjut dia, perlu terus membangun komunikasi dengan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sejumlah unsur pemerintah Kabupaten Klaten juga hadir dalam forum tersebut. Di antaranya Kepala Disdukcapil Kabupaten Klaten, Kepala Diskominfo Kabupaten Klaten, Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, serta Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Klaten.

Dari tingkat kecamatan dan kewilayahan, hadir Camat Pedan, perwakilan Polsek Pedan, Koramil Pedan, Kepala UPTD Puskesmas Pedan dr. Dwi Candra, KUA Pedan, MUI, para kepala desa se-Kecamatan Pedan, serta unsur kelembagaan desa.

Peserta lainnya berasal dari TP PKK, koordinator dinas/instansi tingkat kecamatan, perwakilan BPD, Forum Anak, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan RW, Karang Taruna, kelompok difabel, serta relawan Kecamatan Pedan.

Komposisi peserta tersebut menjadi bagian penting dalam FKP karena pelayanan publik menyentuh berbagai kelompok dengan kebutuhan yang berbeda.

Bagi pemerintah kecamatan, masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan untuk melihat bagian pelayanan yang sudah berjalan sekaligus aspek yang masih perlu diperbaiki.

Setelah sesi konsultasi dan pembahasan, kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara FKP Pelayanan Kecamatan Pedan.

Berita acara tersebut ditandatangani sembilan perwakilan dari unsur Disdukcapil, Bagian Organisasi, Diskominfo, media massa dan Ormas IKM, kepala desa, PKK Kecamatan, PKK Desa, BPD, serta Polsek Pedan. Dokumen kemudian disahkan atau dilegalisasi oleh Camat Pedan Kliwon Yoso.

Forum Konsultasi Publik Kecamatan Pedan menjadi salah satu mekanisme untuk mempertemukan pemerintah dengan masyarakat secara langsung. Melalui forum tersebut, kebutuhan, pengalaman, serta masukan dari berbagai kelompok dihimpun sebagai bahan evaluasi pelayanan.

Dengan keterlibatan unsur pemerintahan, desa, masyarakat, media, organisasi kemasyarakatan, pemuda, kelompok difabel dan relawan, pembahasan pelayanan publik diharapkan dapat menghasilkan masukan yang lebih beragam dan sesuai kondisi masyarakat Kecamatan Pedan. Aris Arianto