TEMPO.CO, Jakarta - Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengatakan siap menjelaskan kepada DPR RI ihwal delapan poin tuntutan mereka, termasuk meminta pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Memang kami berharap DPR mau mengundang kami untuk memberikan penjelasan tentang delapan tuntutan itu,” kata Mayor Jenderal (Purnawirawan) Soenarko saat dihubungi Tempo, 8 Mei 2025.
Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini adalah sosok yang membacakan deklarasi delapan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun, Soenarko berharap Presiden Prabowo Subianto yang mengundang Forum Purnawirawan TNI. Sebab, kata dia, surat deklarasi tersebut dialamatkan kepada Presiden.
“Tapi kalau Presiden Prabowo sendiri enggak merespons, mungkin bisa kepada DPR, kami akan jelaskan kenapa kita tuntut delapan poin itu,” ucap dia.
Pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI menarik perhatian lantaran tuntutannya yang meminta agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel. Mantan wakil presiden, Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno tertanda mengetahui tuntutan ini.
Dokumen itu dibacakan Soenarko di acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan tokoh masyarakat pada 17 April 2025. Pernyataan sikap tersebut lalu ditayangkan dalam siniar pakar tata negara Refly Harun di Youtube. Akun YouTube lain milik Mrohman Official, juga menayangkan kegiatan itu. Belakangan potret dokumen pernyataan sikap itu tersebar di media sosial.
Adapun delapan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, antara lain kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan; dukungan terhadap program Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN); penghentian proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan; penolakan tenaga kerja asing asal Cina, serta desakan agar seluruh TKA ilegal dipulangkan; penertiban pengelolaan tambang yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.
Kemudian, reshuffle menteri yang terindikasi korupsi, dan pemutusan hubungan dengan aparat yang masih loyal pada kepentingan Presiden RI ke-7; Pengembalian fungsi Polri pada urusan Kamtibmas di bawah Kemendagri, dan terakhir penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena keputusan MK yang dinilai melanggar hukum dan etika peradilan.
Sebulan setelah deklarasi, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan mantan Wapres Try Sutrisno. Try merupakan tokoh purnawirawan paling senior pendukung deklarasi forum.
Pertemuan keduanya terjadi saat Prabowo menghadiri kegiatan halalbihalal Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. Prabowo duduk di satu meja dengan mantan wakil presiden Try Sutrisno dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Prabowo yang mengenakan baju safari berwarna cokelat tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 WIB. Kepala Negara berjalan di atas karpet merah. Dia menuju meja bundar yang telah disediakan.
Di meja bundar itu, sudah duduk mantan wakil presiden Try Sutrisno, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Gubernur DIY Sri Sultan Hameng Kubuwono X, dan Pelaksana tugas Ketua Umum PPAD Mayor Jenderal (Purn) Komaruddin Simanjuntak.
Prabowo kemudian menyalami mereka dan duduk bersebelahan dengan Try Sutrisno. Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno mengungkapkan alasan dirinya menyetujui deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai tindakan purnawirawan merupakan upaya penyelamatan bangsa. Ia menegaskan bahwa seluruh purnawirawan TNI dari berbagai matra kompak, termasuk purnawirawan kepolisian. Menurut Try, mereka ingin supaya negara bisa ditata kembali.
“Anda lihat isinya. Itu semua masalah pokok semua. Itu semua masalah berat. Kalau saudara orang Indonesia baca itu, kalau ini enggak diberesin, rusak negara,” kata Try Sutrisno kepada Tempo di kediamannya, di Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Mei 2025.
Presiden Prabowo belum bertemu langsung dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Namun melalui Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Prabowo memahami tuntutan Forum Purnawirawan TNI karena masih satu almamater dengan para jenderal dan kolonel Forum Purnawirawan itu. Meski memahami itu, ucap Wiranto, Prabowo tidak bisa serta-merta menjawab langsung sejumlah tuntutan.
"Karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental," kata dia di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025.
Pakar komunikasi politik KedaiKOPI Hendri Satrio menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno bisa meredakan sementara isu pemakzulan Gibran.
“Pertemuan ini bisa meredekan sementara isu pemakzulan wapres. Aspirasi sudah didengar langsung oleh presiden, dan dengan keterlibatan tokoh sekaliber, Try Sutrisno, isu ini tidak perlu lagi bergulir liar di ruang publik,” kata pria yang akrab disapa Hensa ini dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Mei 2025.
Hensa mengatakan pemerintah telah menunjukkan itikad baik dan para purnawirawan juga telah mendapat ruang menyampaikan pandangan mereka.
“Sekarang, bola ada di DPR untuk memberikan respons formal dan ruang bagi purnawirawan TNI jika diperlukan,” ujar Hensa.
Hensa mengusulkan agar DPR mengundang para purnawirawan secara formal untuk menyampaikan aspirasinya. DPR, kata dia, bisa mengeluarkan jawaban atau rekomendasi yang akan menutup isu pemakzulan Gibran agar tidak berkembang liar.
Hendrik Yaputra dan Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini
