9 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan melakukan operasi yustisi terhadap pendatang baru yang masuk ke ibu kota setelah Lebaran 2025. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi bagi mereka yang ingin mencari penghidupan di Jakarta.
"Saya tidak akan melakukan operasi yustisi yang pernah dilakukan oleh pemprov Jakarta dulu," kata Pramono Anung saat ditemui di Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu malam, 22 Maret 2025.
Jakarta Terbuka untuk Semua
Pramono menegaskan bahwa Jakarta tetap menjadi kota yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib. Ia bahkan mempersilakan para pendatang untuk datang, tinggal, dan menetap, asalkan mereka mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Semua pendatang yang ingin tinggal di Jakarta harus ber-KTP dan mau secara administrasi menjadi warga Jakarta," ujar politikus PDIP itu.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa persaingan kerja di Jakarta tidaklah mudah. Pendatang diharapkan sudah mempersiapkan diri sebelum memutuskan untuk mencari nafkah di ibu kota. "Kita buka lebar, tetapi persaingan di Jakarta juga tidak mudah. Kalau memang belum siap, ya dipersiapkan terlebih dahulu," kata Pramono.
Fokus pada Pengecekan Administrasi
Alih-alih menggelar operasi yustisi, Pemprov Jakarta akan melakukan pengecekan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap pendatang baru terdata dengan baik.
"Pemerintah Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi, tetapi kami akan melakukan pengecekan kependudukan," ujar lagi Pramono di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Maret 2025.
Menurutnya, pengecekan ini penting untuk menjaga ketertiban penduduk di Jakarta, terutama karena daya tarik kota ini masih tinggi bagi mereka yang ingin mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.
“Dia mau pergi kemana. Maka itulah yang akan diterapkan. Lebih manusiawi, lebih terbuka, lebih transparan dan bagi siapapun mau datang ke Jakarta monggo aja, karena kami tahu Jakarta tetap menjadi tempat untuk siapa saja, mempertaruhkan harapannya,” katanya.
Persiapan Keterampilan bagi Pendatang
Dilansir dari Antara, untuk membantu para pendatang dalam menghadapi persaingan kerja, Pemprov Jakarta berencana mengaktifkan kembali balai latihan kerja dan balai rakyat. Fasilitas ini akan digunakan untuk memberikan berbagai pelatihan keterampilan sebelum mereka masuk ke dunia kerja.
"Di Jakarta juga akan ada balai latihan kerja, tempat-tempat melakukan latihan (persiapan kerja)," kata Pramono.
Selain pelatihan keterampilan teknis, ia juga mengusulkan adanya program pelatihan bahasa asing di balai latihan kerja. "Sebab salah satu persoalan yang dihadapi Jakarta paling utama adalah terkait bahasa," ujarnya.
Imbauan untuk Pendatang Baru
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mendukung kebijakan tak ada operasi yustisi ini dan mengimbau agar para pendatang baru tidak datang ke Jakarta tanpa keterampilan yang cukup.
"Cuma memang kita imbau, jangan kosong-kosong. Artinya, kalau enggak punya keterampilan, maka akan bersaing dengan masyarakat Jakarta. Artinya, keahlian itu menjadi penting. Jadi marilah kita bersama-sama membangun Jakarta," kata Rano.
Pemprov Jakarta juga mengantisipasi lonjakan urbanisasi pasca-Lebaran dengan program mudik bersama. Rano menyebutkan bahwa pada tahun ini, Pemprov telah memfasilitasi perjalanan mudik bagi hampir 26 ribu orang sebagai bagian dari strategi memantau arus urbanisasi.
Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan tanpa operasi yustisi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan manusiawi bagi para pendatang. Namun, ia tetap berharap bahwa mereka yang datang ke Jakarta sudah memiliki kesiapan yang cukup agar dapat berkontribusi pada perekonomian ibu kota.
"Tapi sekali lagi kami tentunya sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa 'capable' untuk bekerja dengan baik karena kita akan membuka 'job fair'," kata Pramono Anung lagi.
Zulkifli Ramadhani dan Vedro Imanuel Girsang berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Pemprov Jakarta Tak Akan Gelar Operasi Yustisi: Hanya Cek Data Kependudukan Pendatang
