3 weeks ago
42
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) akan mengoperasikan sekolah rakyat mulai Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025/2026 untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA). Pemerintah menargetkan mengoperasikan sebanyak 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia pada tahun ini.
Tim Formatur sekolah rakyat yang dipimpin Mohammad Nuh akan merekrut guru dan murid mulai 1 April 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana merekrut 60 ribu guru untuk mengajar di sekolah rakyat.
Sekolah rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.
Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Seluruh biaya pendidikan Sekolah rakyat, mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya, akan ditanggung negara 100 persen alias gratis.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA, tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Bagaimana perkembangannya?
31 Sentra Kemensos akan Dimanfaatkan sebagai Sekolah rakyat
Gus Ipul menyebutkan sebanyak 31 sentra Kemensos akan dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Salah satu sentra yang akan digunakan tersebut, yakni Sentra Mulya Jaya, yang berlokasi di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. “Seluruh sentra Kemensos akan dimanfaatkan sebagai lokasi sekolah rakyat. Alhamdulillah, saat ini, sekolah rakyat sedang dalam tahap persiapan ya,” ujarnya saat ditemui di Sentra Mulya Jaya, Senin, 31 Maret 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dia berharap, apabila semua proses sudah matang, pada April 2025 akan dimulai rekrutmen guru, siswa, dan berbagai persiapan lainnya untuk pengoperasian sekolah rakyat.
Sentra Kemensos adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah kementerian itu yang bertugas memberikan layanan sosial kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan, melalui program-program seperti Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi).
Selain Sentra Kemensos, kata dia, terdapat enam balai sosial Kemensos dan satu perguruan tinggi yang akan dipersiapkan sebagai lokasi sekolah rakyat.
Sementara di daerah, Gus Ipul mengatakan pihaknya sedang mencoba menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan bupati atau wali kota, yang telah mengusulkan daerahnya agar menjadi bagian dari penyelenggaraan sekolah rakyat.
202 Pemerintah Daerah Sanggupi Bangun Sekolah Rakyat
Kemensos menyatakan telah berkomunikasi dengan 485 pemerintah daerah perihal pembangunan sekolah rakyat. Dari jumlah tersebut, Kemensos mengklaim 202 pemerintah daerah telah menyerahkan proposal kesanggupan disertai kesiapan lahannya.
Mensos mengatakan akan terus mempercepat pendirian program tersebut. “Manfaatkan betul di Mei dan Juni ini untuk memastikan dan menetapkan guru dan siswa. Juga kebutuhan lainnya yang mendesak untuk segera diputuskan,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi pada Sabtu, 29 Maret 2025.
Gus Ipul menuturkan percepatan pendirian sekolah rakyat dilakukan agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemensos mengklaim saat ini sudah ada 41 bangunan yang siap digunakan sebagai sekolah rakyat, terdiri dari 33 bangunan sentra, 5 balai diklat, 1 pusdiklat, dan 1 poltekessos. “Supaya titik-titik lokasi (sekolah rakyat), baik berupa bangunan maupun tanah bisa disurvei. Kalau perlu geo tagging-nya disiapkan dalam 3 hari ke depan,” ucap Sekretaris Jenderal PBNU itu.
Sebelumnya, dia menyebutkan sudah ada 200 titik yang diusulkan menjadi lokasi sekolah rakyat. Sejumlah titik itu merupakan usulan dari kepala daerah. “Yang usul gubernur bupati wali kota per detik ini sudah lebih 160 titik. Sebagian besar 115 berupa tanah dengan ukuran 5 hektare ke atas, sebagian lagi berupa aset yang perlu direvitalisasi,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.
Gus Ipul mengatakan jika disetujui Presiden Prabowo, 38 sekolah rakyat akan dibangun di atas titik yang diusulkan itu. Sejauh ini, sudah ada 45 bangunan yang siap menyelesaikan sekolah rakyat. Dia menargetkan 70 sekolah rakyat dibangun pada tahun ini.
Gus Ipul: Jangan Bandingkan Sekolah Rakyat dengan Sekolah yang Sudah Ada
Sementara itu, Mensos meminta program sekolah rakyat tidak dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain yang sudah ada. Gus Ipul merespons kekhawatiran masyarakat bahwa sekolah rakyat bakal menimbulkan diskriminasi kelas terhadap siswa yang berasal dari keluarga miskin.
“Saya mengajak ini dibuat saling melengkapi, tidak dibentur-benturkan antara sekolah rakyat dengan yang sudah ada. Kan, sama-sama saling memperkuat,” kata Mensos ketika dihubungi Tempo lewat sambungan telepon pada Kamis, 27 Maret 2025.
Dia berpendapat sekolah rakyat, yang merupakan sekolah asrama, memang dibutuhkan bagi para siswa miskin. Sebab, kata dia, anak-anak tersebut selama ini tidak didukung oleh lingkungan sekitarnya untuk bersekolah. “Jadi disuruh membantu orang tuanya untuk kerja, disuruh ini, disuruh itu. Dan bahkan malah diajak mengemis dan segala macam,” katanya. Oleh karena itu, dia menilai mereka perlu ditempatkan di asrama.
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan mendukung tujuan dari program ini. Namun dia mengkhawatirkan persepsi publik terhadap sekolah rakyat. Dia cemas sekolah rakyat akan dinilai memperlebar kesenjangan sosial, karena disediakan khusus untuk siswa miskin. “Sehingga menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap siswa yang bersekolah di sana,” katanya.
Adapun Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji khawatir sekolah rakyat bakal memperparah kesenjangan dan memperburuk kualitas pendidikan. Dia menilai sistem sekolah yang memisahkan anak-anak berdasarkan status sosial dapat memperkuat ketimpangan kelas atau kasta di masyarakat.
Bahkan, menurutnya, pelabelan sekolah rakyat sebagai sekolah khusus siswa miskin akan menyumbangkan stigma negatif yang melekat di diri siswa. “Stigma ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan prestasi akademis siswa, serta persepsi teman sebaya dan masyarakat terhadap mereka,” kata dia.
M. Rizki Yusrial, Nabiila Azzahra, Hendrik Yaputra, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Soal Pendatang di Jakarta Usai Lebaran, Ini Kata Pramono Anung dan Rano Karno
