3 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto duduk bersebelahan dengan Wapres ke-6 RI, Try Sutrisno dalam acara Halalbihalal Purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5).
Pantauan CNNIndonesia.com, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sri Sultan Hamengkubuwono X juga duduk di meja yang sama dengan Prabowo dan Try Sutrisno.
Adapun acara Halalbihalal ini dihadiri sekitar 1.200 anggota purnawirawan TNI AD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Prabowo, turut hadir juga Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, Wiranto, Dudung Abdurrachman, A.M. Hendropriyono hingga mantan Gubernur Akmil Toni Hartono.
Kemudian, turut hadir juga KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, hingga Kepala BIN Herindra.
Turut hadir juga sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, ialah Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menlu Sugiono, dan Menag Nasaruddin Umar.
Belakangan Try Sutrisno menjadi perbincangan buntut tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Forum ini disebut beranggotakan ratusan purnawirawan TNI dari mulai purnawirawan jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel.
Selain Try Sutrisno, ada pula sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Forum itu mengeluarkan delapan poin tuntutan. Salah satunya mengusulkan MPR mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.
Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah kembali menganut naskah UUD 1945 yang asli hingga melakukan kocok ulang kabinet bagi menteri yang diduga korupsi.
Try Sutrisno juga menjadi sorotan saat anaknya yang merupakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan) batal dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Spekulasi publik menyoroti pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan pernyataan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan keterlibatan mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon pengganti.
Meskipun hal tersebut dibantah oleh TNI. Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan pembatalan mutasi tersebut terjadi karena para perwira tinggi masih punya tugas yang harus diselesaikan.
"Karena memang ada tugas-tugas yang pasti harus diselesaikan oleh mereka, dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini," ujar dia.
"Tidak ada persepsi apa-apa kepada publik, memang organisasi dan perkembangan dinamis," tambah dia.
(mnf/isn)
