Karhutla Makin Mengkhawatirkan, DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Status KLB

Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan / pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak lagi semata persoalan memadamkan titik api. Ketika asap mulai mengganggu kualitas udara dan berpotensi berdampak pada kesehatan serta aktivitas pendidikan masyarakat, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah penanganan yang lebih luas.

Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) menyusul dampak karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.

Puan mengatakan, DPR telah meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurut dia, penanganan tidak boleh berhenti ketika kobaran api berhasil dikendalikan.

Ada persoalan lanjutan yang juga harus dipersiapkan, terutama berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, hingga langkah pemulihan setelah karhutla berakhir.

“Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pascapenanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti di komisi pun kami akan lakukan penanganannya pasca karhutlanya,” kata Puan setelah rapat paripurna di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Menurut Puan, skala persoalan karhutla membuat penanganannya tidak mungkin dibebankan kepada satu kementerian atau lembaga saja.

DPR, kata dia, juga akan mendorong koordinasi lintas komisi agar berbagai dampak yang muncul dapat ditangani secara terpadu. Di sisi pemerintah, koordinasi serupa diperlukan antarkementerian.

“Karenanya di DPR pun nanti akan lintas komisi dan di pemerintahannya harus lintas kementerian,” ujarnya.

Desakan tersebut muncul ketika laporan mengenai titik panas karhutla di sejumlah wilayah menunjukkan kondisi yang masih perlu diwaspadai.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya melaporkan adanya peningkatan titik panas di tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, pada Senin (31/8/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan mengatakan, peningkatan paling signifikan terjadi di Kalimantan Barat. Sementara kondisi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah relatif mengalami penurunan.

“Di Kalimantan Barat signifikan bertambahnya. Di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah relatif menurun,” ujar Berton di Jakarta, Senin (31/8/2026), dikutip dari kanal YouTube BNPB Indonesia.

Pemantauan BNPB juga menunjukkan kondisi jarak pandang di wilayah terdampak berada pada kisaran satu hingga dua kilometer.

Situasi berbeda terlihat di tiga provinsi di Sumatera, yakni Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Secara umum, jumlah titik panas di wilayah tersebut mengalami penurunan.

Namun, Sumatera Selatan justru mencatat kenaikan cukup besar. BNPB mendeteksi tambahan 209 titik panas sehingga jumlahnya mencapai 1.013 titik.

Sebaliknya, titik panas di Riau dan Jambi dilaporkan turun secara signifikan.

Untuk jarak pandang, kondisi di Riau dan Sumatera Selatan berada pada kisaran empat hingga lima kilometer. Sedangkan di Jambi jarak pandang mencapai sekitar tujuh kilometer.

“Jarak pandang pun bervariasi antara empat sampai lima kilometer di Riau maupun Sumatera Selatan, sedangkan Jambi sekitar tujuh kilometer,” ujarnya.

Berton menambahkan, perkembangan karhutla tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi kualitas udara di wilayah terdampak.

Pemantauan kualitas udara dapat dilakukan melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi pencemaran udara akibat asap dan polutan.

Karena itu, desakan DPR agar pemerintah memperkuat koordinasi sekaligus mempertimbangkan status KLB menunjukkan bahwa persoalan karhutla mulai dilihat bukan hanya sebagai bencana lingkungan, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Penanganan pun dinilai tidak cukup berhenti pada pemadaman api. Dampak asap, gangguan kesehatan, aktivitas pendidikan, hingga pemulihan wilayah setelah kebakaran perlu menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara terpadu. [*] Disarikan dari sumber berita media daring