2 hours ago
4
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyerahkan tiga unit Kapal perintis pendukung tol laut. (Dok Ditjen Hubla Kemenhub)JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan sejumlah rancangan dan visi, baik dalam pengembangan konektivitas melalui transportasi perkotaan, darat, udara, maupun laut. Langkah tersebut sebagai komitmen untuk terus mengembangkan konektivitas yang menopang pemerataan ekonomi.
Dalam konteks ini, Kemenhub menetapkan berbagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Kemenhub, misalnya, membuat arah kebijakan transportasi perkotaan. Ini tercantum dalam visi Indonesia Emas 2045. Pertama, seluruh Pusat Kegiatan Wiilayah (PKW) terhubung sistem transportasi yang andal ke Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/perkotaan yang memiliki layanan perkotaan yang modern.
Lalu, peningkatan aksesibilitas simpul transportasi skala nasional (bandar udara, pelabuhan, dan stasiun KA) melalui penyediaan integrasi transportasi. Poin selanjutnya, seluruh kawasan perkotaan tersedia layanan angkutan umum massal perkotaan yang andal dalam menunjang aksesibilitas di dalam setiap kawasan.
Terakhir, seluruh kawasan agropolitan, perdesaan dan perbatasan tersedia layanan angkutan perdesaaan yang andal di dalam kawasan dan menuju kawasan perkotaan terdekat. Ini juga bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam misi memperkuat konektivitas nasional dan internasional untuk mendorong pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Tak hanya itu, serangkaian pencapaian juga sudah terlihat. Misalnya, pertumbuhan perintis angkutan orang dalam kurun 2015-2024. Jumlah trayek angkutan terus meningkat. Rata-rata persentase pertumbuhan jaringan trayek angkutan jalan perintis sejak 2015 hingga 2024 sebesar 1,48 persen.
Pada 2015, jumlah trayek masih berada pada angka 217. Naik cukup signifikan pada 2024 menjadi 322 trayek. Jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk kepentingan ini juga naik. Pada 2020, berkisar Rp135 miliar dan pada 2024 menjadi Rp180,6 miliar.
Pada sisi angkutan barang juga mengalami pertumbuhan menggembirakan. Lintasan perintis angkutan barang pada 2020-2024 meningkat hingga 133,3 persen. Sedangkan jumlah armada perintis angkutan barang pada periode sama meningkat 100 persen.
Alokasi subsidi pemerintah juga terus naik signifikan.Pada 2020 hanya sekitar Rp6 miliar dan pada 2024 menjadi sekitar Rp22 miliar. Subsidi angkutan barang ini bisa menjangkau wilayah 3TP dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Selain itu, meningkatkan aksesibilitas distribusi barang antarpulau, menjaga stabilitas harga bahan pokok dan penting dengan satu harga,serta menjadi penghubung tol laut dan jembatan udara.
Pengembangan jaringan kereta api
Kemenhub pun tak ragu menetapkan target tinggi demi konektivitas lebih baik melalui jalur kereta api. Paling tidak, pada 2030 Kemenhub menargetkan panjang jalur 10.524 km, termasuk 3.755 km jalur kereta api perkotaan.
Di Jawa, Madura, dan Bali rencana penambahan 5.590 km, sedangkan yang eksisting kurang lebih 4.536,5 km. Sumatra, bakal ada penambahan 2.900 km, dari jalur eksisting sekitar 1.854,4 km. Sementara di Kalimantan akan dibangun 1.200 km.
Rencana penambahan sepanjang 734 km akan dilakukan di Sulawesi. Ini menambah jalur yang sudah ada sepanjang 71 km. Di Papua, Kemenhub berencana membangun jalur sepanjang 100 km. Selain rute, target angkutan penumpang dan barang juga ditetapkan.
Pada 2030 mendatang, akan terdapat 34.178 kereta penumpang dan 2.839 lokomotif. Untuk angkutan barang, 28.364 gerbong dan 2.475 lokomotif.
Pemerintah Indonesia saat ini secara aktif mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi melalui skema pendanaan di luar APBN, yaitu dengan pembiayaan kreatif. Seperti investasi swasta, KPBU, dan sebagainya, sebagai pendorong utama dalam pengembangan infrastruktur, terutama di sektor kereta api.
Sektor udara
Konektivitas antarwilayah juga ditopang melalui transportasi udara. Ini ditentukan melalui jumlah penerbangan baik domestik maupun internasional serta bandara yang ada di Indonesia. Saat ini, bandara eksisting sebanyak 257 unit dan bakal ada 39 unit baru.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No KM 33 Tahun 2024, jumlah bandara eksisting sebanyak 251 dan 45 rencana bandara.
Namun sampai akhir 2024 terdapat 6 bandara baru yaitu Kediri, Singkawang, Banggai Laut, Bolaang Mongondow, Panua Pohuwato,dan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution sehingga menambah yang sudah ada menjadi 257 bandara dan 39 rencana bandara.
Hingga Juli 2025, Kemenhub mencatatkan kinerja transportasi udara ini. Realisasi penerbangan domestik-mencapai 296 rute, 123 kota dengan 14 maskapai plus dua khusus kargo. Untuk penerbangan internasional mencapai 132 rute.
Ini mencakup 19 kota dalam negeri, 58 kota luar negeri dan 26 negara. Dalam praktiknya, ini melibatkan 8 maskapai nasional dan 2 khusus kargo, juga 56 maskapai asing plus 3 khusus kargo.
Terkait transportasi udara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyinggung soal penetapan 36 bandara internasional. Bagi dia, ini bukan hanya persoalan status administratif, tetapi memiliki arti penting yang luas serta sejumlah manfaat signifikan bagi Indonesia.
Kebijakan ini merupakan langkah strategis dan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempekuat industri penerbangan, memperkokoh kedaulatan negara, memperluas konektivitas, menggerakkan ekonomi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
‘’Penetapan bandara internasional menjadi salah satu langkah nyata Kemenhub dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat konektivitas, mempercepat pembangunan ekonomi, dan memastikan kehadiran negara hingga ke pelosok Nusantara,” ujar Menhub Dudy pada 19 Agustus 2025 lalu.
Sejumlah manfaat langsung akan dirasakan dengan ditambahnya penetapan bandara internasional.
Pertama, penguatan konektivitas global di mana bandara internasional membuka akses langsung penerbangan dari dan ke luar negeri, mempermudah pergerakan orang dan barang, serta menghubungkan daerah dengan pusat pertumbuhan ekonomi dunia.
Kedua, bandara internasional akan meningkatkan perekonomian daerah dengan berkembangnya sejumlah simpul dan aspek ekonomi di kawasan tersebut.
Dengan status internasional, bandara di berbagai daerah akan menjadi simpul perdagangan, pariwisata, dan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.
Ketiga, bandara internasional menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara, khususnya ke destinasi prioritas yang tengah dikembangkan pemerintah.
Keempat, pemerataan pembangunan akan lebih maksimal. Bandara ini akan memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan juga menjangkau Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.
"Bandara internasional berfungsi strategis dalam mendukung pertahanan negara serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan bencana," kata Menhub. Dengan langkah ini, diharapkan Indonesia kian terhubung, berdaya saing, dan berdaulat.
Sektor laut
Kemenhub menyediakan sejumlah layanan transportasi laut saat memainkan peran dalam mempercepat pergerakan orang, barang dan jasa, serta pemerataan ekonomi.
Pertama, pelayaran perintis yang merupakan pelayanan angkutan di perairan pada trayek yang ditetapkan pemerintah untuk melayani masyarakat di daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
Kedua, penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO), kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang pelaksanaannya ditugaskan kepada BUMN yang bergerak di bidang angkutan laut nasional sebagai pelaksana PSO.
Ketiga, layanan rede transport adalah layanan transportasi untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal pada wilayah pelabuhan yang tidak memiliki fasilitas lengkap.
Keempat, layanan kapal tol laut merupakan pelayaran angkutan barang (termasuk ternak dan ikan) ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sesuai trayek yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan serta keamanan.
Kelima, layanan kapal khusus ternak, mendukung swasembada daging sapi dan kerbau, dengan pendistribusian ternak sapi dan kerbau menggunakan kapal khusus ternak yang pelaksanaannya dapat menggunakan mekanisme dan skim subsidi operasi.
Dalam penyelenggaran pelayaran perintis, tahun anggaran 2025 didukung 480 pelabuhan, 45 pelabuhan pangkal, serta 28 provinsi yang terdiri atas 12 trayek di Indonesia bagian barat, 41 trayek di bagian tengah, dan 54 trayek di Indonesia bagian timur.
