17 hours ago
9
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Dia berharap Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, sehingga pengaruh presiden sangat diperlukan.
“Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di-PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Kamis, 26 Desember 2024.
Dia menyampaikan hal itu merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Sritex. Dengan penolakan tersebut, Sritex masih berstatus pailit sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.
“Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.
“Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran,” ujarnya menambahkan.
Politikus Partai Amanat Nasional itu mengatakan pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50 ribu orang.
“Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” kata dia.
Saleh lantas menyinggung, dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.
“Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo," tuturnya.
Karena itu, dia menyebutkan pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.
“Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar yurisdiksi yang benar untuk menjaga ini," kata dia.
15 Ribu Buruh Sritex Siap Demonstrasi ke Jakarta
Sebelumnya, sekitar 15 ribu buruh Sritex menyatakan siap turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi di Jakarta. Hal itu sebagai bentuk protes dan kekecewaan atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi pembatalan status pailit Sritex yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang.
Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto menyatakan demonstrasi itu akan ditujukan ke MA. "Putusan Mahkamah Agung menolak kasasi yang sudah dilayangkan oleh Sritex Group agar membatalkan status pailit ini membuat kami sangat kecewa," ujar Slamet kepada wartawan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Desember 2024.
Padahal, kata dia, pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo telah menyampaikan agar jangan ada PHK di Sritex selepas adanya putusan status pailit terhadap perusahaan itu.
Namun, dengan putusan MA yang menolak kasasi serta tidak adanya tanggapan dari para kurator dan hakim pengawas Pengadilan Negeri Semarang terhadap upaya keberlangsungan usaha Sritex, semakin memudarkan harapan akan tidak adanya PHK.
Dia membeberkan, dalam proses kepailitan ini, para buruh menghormati proses hukum yang berjalan dengan tidak membuat kegaduhan di pemerintahan, baik di instansi pemerintah ataupun instansi mana pun.
“Tetapi dengan adanya ini, kami sampaikan bahwa kami terpaksa akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi kami agar didengar oleh para pemangku kebijakan di negara ini,” ucapnya.
Slamet menyatakan harapan para buruh atau pekerja Sritex Group agar tidak sampai ada PHK. “Karena dengan status kepailitan ini, ada dua kemungkinan. Pertama, pemberesan penjualan aset, dan kedua adalah keberlangsungan usaha," ujarnya.
Dari dua pilihan itu, kata Slamet, para buruh hanya ingin keberlangsungan usaha, bukan penjualan aset. “Kami tetap ingin bekerja karena dengan bekerja maka kami akan sejahtera.”
Berkaitan dengan rencana aksi demonstrasi itu, Slamet mengatakan serikat pekerja akan mengadakan konsolidasi terlebih dahulu untuk mempersiapkannya. “Rencana Jumat (27 Desember 2024) kami akan gelar konsolidasi untuk menetapkan tanggal dan persiapannya," kata dia.
Septia Ryanthie dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Ragam Respons atas Pencekalan Eks Menkumham Yasonna Laoly
