10 hours ago
8
TEMPO.CO, Jakarta - Aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap masih terus berlangsung hingga hari ini, Jumat, 21 Februari 2025. Rangkaian aksi unjuk rasa yang telah dimulai sejak Senin, 17 Februari itu digelar untuk menyampaikan rapor merah terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan tuntutan mengadili mantan Presiden Jokowi.
Sepanjang aksi unjuk rasa itu, berbagai macam atribut dipakai untuk menyampaikan aspirasi para peserta demonstrasi. Termasuk poster penghias unjuk rasa dengan slogan yang berisikan kritikan terhadap pejabat pemerintahan. Bahkan, beberapa wajah pejabat negara terpampang dalam poster yang dibawa demonstran, lengkap dengan kalimat satirenya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu pejabat negara yang tampil dalam poster yang dibawa oleh massa aksi adalah Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Gambar mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu terpampang dalam poster bernarasi satire “Indonesia terang karena kami dibuat kenyang oleh pajak mereka.”
Dalam poster yang dibawa oleh seorang mahasiswa beralmamater Universitas Bung Karno itu, Luhut terlihat mengenakan baju berwarna hitam sembari tersenyum.
Luhut Sebut Indonesia Tidak Gelap
Sebelumnya, Luhut angkat bicara soal aksi “Indonesia Gelap” yang mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” ujar Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dia kemudian menyebutkan bahwa masyarakat seharusnya bangga menjadi orang Indonesia. Apalagi negara ini telah berkembang dengan baik hingga sejauh ini. “Ada orang bilang di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana saja bermasalah,” kata Luhut.
Menurutnya, publik sebaiknya tidak hanya berfokus pada kekurangan, tetapi juga mengapresiasi kelebihan yang dimiliki Indonesia. Ia mencontohkan talenta muda yang sedang mengembangkan sistem digital di Perusahaan Umum Percetakan Uang (Perum Peruri), yang bertanggung jawab atas layanan digital pemerintahan (govtech).
Luhut menilai hal ini sebagai salah satu keunggulan Indonesia yang patut diapresiasi. “Mereka bilang bangga jadi orang Indonesia, karena melihat harapan bahwa kemampuan mereka digunakan untuk ini," ucap dia.
Selain itu, ia menyoroti juga kondisi di Indonesia lebih baik dibandingkan negara lain dalam beberapa aspek. Salah satunya adalah minimnya jumlah tunawisma, berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki banyak warga tanpa tempat tinggal.
“Jadi, jangan kita hanya melihat yang jauh, yang di depan mata kita ini ditangkap masih kurang. Yang kurang banyak, itulah tugas kita semua untuk memperbaiki dan kita berada pada jalan yang benar untuk memperbaiki itu semua,” ucap Luhut.
Aksi demonstrasi Indonesia Gelap telah berlangsung sejak Senin, 17 Februari 2024, dan dimulai oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan sembilan tuntutan yang dibawa BEM SI aksi itu. Mulai dari mengkaji ulang Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
Kemudian BEM SI juga menuntut untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak dwifungsi TNI, menolak revisi UU Minerba yang bermasalah, menolak impunitas dan meminta pemerintah menuntaskan pengusutan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lampau.
Selain itu BEM SI juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan secara nasional. Kemudian menolak cawe-cawe Presiden ke-7 Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Pada Jumat, 21 Februari 2025, aksi tersebut dilanjutkan oleh berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Ada beberapa poin tuntutan yang akan dibawa oleh masyarakat sipil dalam aksi Indonesia Gelap kali ini. Salah satunya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU yang pro rakyat seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, hingga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Mereka juga menolak undang-undang yang tidak berpihak ke rakyat, misalnya UU Mineral dan Batubara hingga Tatib DPR.
Tuntutan lainnya yaitu mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran, kebijakan program Makan Bergizi Gratis, kebijakan soal tunjangan kinerja dosen, kabinet gemuk, hingga mengevaluasi proyek strategis nasional yang bermasalah. Masyarakat sipil juga akan menuntut pemerintah untuk membatalkan sejumlah kebijakan, yaitu pembahasan RUU TNI dan Polri, Danantara, hingga perluasan lahan untuk proyek food estate.
Alif Ilham Fajriadi | RR Ariyanti | Antara | Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
