Memperkuat Reformasi Haji melalui Media yang Sehat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendaftaran seleksi petugas haji 1448 H/2027 M telah dibuka Kementerian Haji dan Umrah sejak akhir Agustus. Seperti tahun-tahun sebelumnya, salah satu formasi yang tersedia adalah Media Center Haji atau MCH, jalur yang memberi kesempatan kepada jurnalis dan praktisi kehumasan untuk ikut bertugas mendampingi penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci.

Momentum ini layak dilihat bukan hanya sebagai proses rekrutmen petugas, tetapi juga sebagai kesempatan untuk terus menyempurnakan tata kelola komunikasi publik dalam penyelenggaraan haji. Apalagi Kementerian Haji dan Umrah merupakan institusi yang relatif baru, lahir dari semangat memperkuat pelayanan kepada jemaah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji secara lebih fokus, profesional, dan terintegrasi.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah pada September 2025 merupakan langkah kelembagaan yang patut diapresiasi. Presiden Prabowo Subianto sejak awal menaruh perhatian besar agar penyelenggaraan haji Indonesia memasuki babak baru yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Sejumlah capaian dalam operasional haji 2026 pun menunjukkan arah perubahan tersebut. Percepatan penerbitan visa, distribusi Nusuk yang semakin tertib, perbaikan layanan di Arafah dan Mina, pemanfaatan fasilitas pendukung bagi jemaah lanjut usia, hingga berbagai upaya efisiensi biaya menunjukkan adanya kesungguhan untuk membangun tata kelola yang lebih baik.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak bahkan pernah mengusulkan agar Presiden Prabowo memperoleh penghargaan sebagai “Bapak Haji Indonesia” karena komitmennya mendorong perubahan besar dalam tata kelola perhajian nasional.

Semangat perubahan tersebut tentu layak didukung. Justru karena itulah, ada satu ruang yang menurut saya dapat semakin diperkuat pada penyelenggaraan haji berikutnya: posisi dan fungsi Media Center Haji.

Media sebagai Mitra Reformasi

Selama bertahun-tahun, MCH telah menjalankan peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Wartawan yang tergabung di dalamnya membantu memastikan keluarga jemaah di Tanah Air memperoleh kabar mengenai perjalanan haji, kondisi di Tanah Suci, layanan pemerintah, hingga berbagai dinamika yang dihadapi jemaah.

Tidak sedikit pula wartawan MCH yang menunjukkan dedikasi melampaui tugas jurnalistiknya. Di lapangan, mereka kerap membantu jemaah tersesat, mengarahkan jemaah lanjut usia, mendampingi mereka yang mengalami kesulitan, bahkan terkadang ikut menyelesaikan persoalan-persoalan kecil yang muncul dalam situasi sangat padat.

Semangat seperti ini tentu patut dipertahankan. Haji bukan sekadar operasi administratif berskala besar, tetapi juga pelayanan kemanusiaan kepada jutaan orang yang sedang menjalankan ibadah.

Namun pada saat yang sama, fungsi jurnalistik MCH dapat semakin diperkuat. Wartawan yang berada di Tanah Suci bukan hanya penyampai kabar keberhasilan penyelenggaraan haji. Mereka juga dapat menjadi mata dan telinga yang membantu Kementerian Haji dan Umrah mengetahui secara cepat bagian-bagian pelayanan yang masih perlu diperbaiki.

Dalam konteks ini, liputan kritis tidak perlu dilihat sebagai lawan pemerintah. Justru sebaliknya, ia dapat menjadi mekanisme umpan balik yang sangat berharga.

Ketika wartawan menemukan antrean yang terlalu panjang, jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan, keterlambatan transportasi, persoalan katering, kepadatan tenda, atau kendala layanan kesehatan, informasi tersebut dapat menjadi bahan bagi petugas untuk segera melakukan koreksi. Di sinilah media dapat menjadi mitra reformasi.

Empat Fungsi Media

Dalam kajian komunikasi, media massa memiliki sejumlah fungsi penting. Media menyampaikan informasi, membantu masyarakat memahami peristiwa, menjalankan fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai, sekaligus melakukan kontrol sosial.

Keempat fungsi tersebut sebetulnya dapat berjalan beriringan dalam penyelenggaraan haji. MCH dapat tetap menyampaikan keberhasilan pemerintah secara proporsional, memberikan informasi pelayanan kepada jemaah, mengedukasi masyarakat mengenai manasik dan aturan haji, sekaligus melaporkan persoalan yang memerlukan perhatian.

Dengan pola seperti ini, pemberitaan haji justru akan semakin kredibel. Publik akan melihat bahwa keberhasilan memang diberitakan ketika ada keberhasilan, sementara persoalan juga disampaikan ketika memang membutuhkan perbaikan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun media pada akhirnya dapat semakin kuat karena informasi yang diterima terasa lebih utuh.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.