2 hours ago
26
Menteri Keuangan Periode 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) berfoto bersama usai upacara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Purbaya Yudhi Sadewa resmi menyerahkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara, setelah direshuffle Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9) kemarin. Suahasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan sejak era pemerintahan Joko Widodo kemudian dilantik pada posisi yang sama era Kabinet Merah Putih dibawah pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan penggantian ini, Purbaya resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai bendahara negara selama setahun lebih enam hari sejak dilantik menggantikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 8 September 2026 lalu.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara berlangsung di tengah pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Perubahan figur di posisi strategis tersebut dinilai akan menjadi perhatian pelaku pasar, terutama untuk melihat arah kebijakan fiskal pemerintah ke depan.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Imamudin Yuliadi menilai pergantian Menteri Keuangan dapat memengaruhi sentimen pasar dalam jangka pendek. Namun, reaksi tersebut diperkirakan tidak berlangsung lama apabila pemerintah mampu memberikan kepastian mengenai kesinambungan kebijakan fiskal.
"Pasar pasti akan melihat latar belakang pergantian tersebut dan mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah. Memang ada pengaruh terhadap pasar, tetapi sifatnya sementara. Pasar kemudian akan kembali melihat kondisi makroekonomi dan menilai pergantian Menteri Keuangan sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas ekonomi," katanya dalam keteranganya, Kamis (17/9/2026).
Imamudin mengatakan pasar akan melihat apakah kebijakan yang telah berjalan akan dilanjutkan, dikoreksi, atau digantikan dengan pendekatan baru oleh Suahasil. Menurutnya, kepastian arah kebijakan penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor. Terlebih, sejumlah agenda fiskal telah disiapkan pemerintah untuk mendukung program pembangunan pada 2027, mulai dari reformasi perpajakan, pembenahan kepabeanan dan cukai, percepatan belanja negara, hingga pengelolaan defisit dan utang.
"Pasar akan melihat agenda menteri yang baru, apakah melanjutkan atau mengoreksi kebijakan sebelumnya, menghadirkan terobosan baru, serta menjaga keberlanjutan pembangunan," ujarnya.
