1 week ago
19
PEMERINTAH akan mengoperasikan Sekolah Rakyat mulai Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025/2026. Untuk tahap awal, Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penanggung jawab program tersebut akan mengoperasikan Sekolah Rakyat untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA). Namun Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Sebagai persiapan, Tim Formatur Sekolah Rakyat yang dipimpin Mohammad Nuh akan merekrut guru dan murid mulai April ini. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah butuh lebih dari 1.000 guru di 53 lokasi Sekolah Rakyat yang sudah siap beroperasi.
Sekolah Rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.
Sekolah ini dirancang menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Seluruh biaya pendidikan Sekolah Rakyat, mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya, akan ditanggung negara 100 persen alias gratis.
Sekolah Rakyat Siap Bersinergi dengan Program MBG
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat nantinya siap bersinergi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pemenuhan gizi murid.
“Otomatis nanti kalau sudah jalan Sekolah Rakyat, makan siangnya itu nanti mengikutkan program MBG, kami sudah koordinasi. Ya untuk siang saja, makan pagi sama sorenya kami siapkan tersendiri,” kata Mensos setelah kegiatan apel pagi di kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa, 8 Maret 2025.
Gus Ipul menuturkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengupayakan sinergi dengan program MBG dapat berlangsung di seluruh Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, Mensos dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengonfirmasi siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan makan siang dari program MBG, sama seperti di sekolah-sekolah lainnya. “Ya, dapat (MBG) dong. Sekali saja, kan yang pagi sama sore disediakan oleh kami,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu ketika dihubungi Tempo lewat sambungan telepon pada Kamis, 27 Maret 2025.
Penyaluran MBG ke Sekolah Rakyat saat ini masih berupa rencana, mengingat proses pembangunan sekolah tersebut masih berjalan. Saat ini, 53 lokasi di berbagai daerah Indonesia siap dijadikan Sekolah Rakyat.
Dadan Hindayana membenarkan MBG akan diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat. “Iya, betul. Persiapan akan sejalan dengan kegiatan Sekolah Rakyat,” ujar Dadan lewat pesan singkat pada Kamis, 27 Maret 2025.
Rekrutmen Guru dan Murid Sekolah Rakyat
Mensos menuturkan pihaknya sedang mematangkan petunjuk teknis (juknis) untuk tahap rekrutmen guru dan murid program Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada April ini.
Dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen pada Selasa, 8 April 2025, untuk memfinalkan draf juknis tersebut. “Drafnya sudah jadi, ada 100 halaman lebih untuk rekrutmen guru, murid, dan lainnya,” kata Mensos setelah apel pagi di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa.
Pihaknya juga sedang memetakan dan melakukan simulasi mengenai sasaran calon guru dan murid yang masuk dalam syarat serta tinggal di sekitar 53 lokasi yang sudah siap untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru nanti.
Gus Ipul menjelaskan pihaknya bersama kementerian terkait sudah melakukan pemetaan awal perihal keluarga yang berada pada kategori miskin ekstrem (desil 1) pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memiliki anak usia sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA. “Sekarang juga sudah dimulai pemetaan, misalnya di sekitar Sekolah Rakyat, kami potret keluarga yang masuk desil 1, desil 2. Kemudian setelah masuk di kategori itu, kami lihat apakah mereka memiliki anak usia SD, SMP atau SMA,” kata dia.
Mengenai jadwal pelaksanaan rekrutmen, dia menyebutkan pihaknya sedang berupaya mengebut proses penyusunan juknis maupun pemetaan tersebut sehingga tahap rekrutmen guru dan murid dapat tetap dimulai pada April ini sebagaimana rencana awal.
“Kami mulai insyaallah di bulan April, doakan saja. Kalau misalnya untuk 53 Sekolah Rakyat itu sudah dapat gambaran sasarannya, baru nanti ada wawancara keluarga, tes kesehatan, administrasi,” kata Gus Ipul, yang memastikan Sekolah Rakyat berjalan setelah seluruh konsep serta tahapan perencanaan selesai dan matang.
Guru Sekolah Rakyat Tidak Berstatus ASN
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan para guru yang mengajar di Sekolah Rakyat akan direkrut melalui skema kontrak kerja individu dan tidak berstatus aparatur sipil negara (ASN).
“Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),” ujar Mu’ti dalam konferensi pers bersama Mensos di kantor Kemendikdasmen dikutip dari keterangan resmi Kemensos pada Rabu, 9 April 2025.
Mu’ti mengatakan, meski tak terikat ASN, syarat bagi guru yang akan direkrut harus telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu, serta mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran. “Yang pertama ia harus full-time, harus di situ, dan harus disampaikan di awal,” katanya.
Menurut dia, penugasan kepala sekolah juga akan disesuaikan dengan jumlah murid di setiap lokasi. Dalam satu Sekolah Rakyat, bisa saja hanya memiliki satu kepala sekolah untuk tiga jenjang sekaligus: SD, SMP, dan SMA. “Untuk BNBA (data nama berdasarkan alamat) dari guru yang akan menjadi tenaga pendidik akan diserahkan pada 24 April,” ujarnya.
Sekolah Rakyat, kata dia, akan menggunakan kurikulum dengan pendekatan individual, di mana pemetaan capaian belajar peserta didik dilakukan sejak awal. Model pendidikan ini memungkinkan siswa masuk kapan saja dan menyelesaikan pembelajaran sesuai ritme masing-masing.
“Multi-entry multi-exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan,” ujar Mu’ti. Dia menekankan pentingnya pembentukan karakter melalui sistem asrama.
Proses rekrutmen siswa akan memanfaatkan integrasi antara data pokok pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). Mensos menyebutkan siswa yang berhak masuk Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 (kategori paling miskin), yang tidak terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Kalau mereka tidak terdata dalam Dapodik, berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” ujar Gus Ipul.
Mensos menuturkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 perihal optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem yang baru saja diterbitkan menjadi dasar pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini.
M. Rizki Yusrial, Nabiila Azzahra, Dinda Shabrina, dan Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Ragam Reaksi atas Pertemuan Prabowo dan Megawati
