12 hours ago
7
TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu jadwal Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tahap 9. Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menyebut pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum sudah melayangkan surat pengajuan peresmian.
“Tapi masih menunggu kepastian jadwal dari istana,” kata Troy kepada Tempo, Selasa, 14 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Troy juga mengatakan investasi yang dibukukan dari groundbreaking tahap 9 belum bisa dipastikan. Menurut dia, hitungan pasti baru diketahui setelah groundbreaking atau secepatnya pada H-1. “Nanti akan kami informasikan, ini apa saja (investasi yang masuk)” kata Troy.
Adapun sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan investasi yang masuk diperkirakan senilai Rp 6,5 triliun. Basuki juga mengatakan Otorita IKN siap melaksanakan groundbreaking pada Januari 2025, tetapi hal ini bergantung pada jadwal kepala negara.
Selain groundbreaking, hal lain yang siap dilaksanakan di IKN adalah peresmian infrastruktur yang pembangunannya rampung. Salah satunya, Istana Garuda. Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukannya kepada Prabowo. Namun, seperti Otorita IKN, peresmian ini masih menunggu jadwal dari Istana.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, jadwal Prabowo ke IKN belum bisa dipastikan karena masih sibuk dengan berbagai kegiatan. Sementara, proyek bernilai besar memang harus diresmikan kepala negara.
“Kecuali nanti beliau ngasih perintah, misalnya ke Pak Wapres atau ke Menko (Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)” ujar Dody ketika ditemui di Kementerian PU pada Senin malam, 6 Januari 2024.
Sebelumnya, keberlanjutan pembangunan IKN sempat dipertanyakan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai pelantikan dirinya di Gedung MPR pada 20 Oktober 2024. Namun, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memastikan proyek warisan Presiden Jokowi akan berlanjut dengan sejumlah penyesuaian. Adapun prioritas saat ini adalah merampungkan pembangunan infrastruktur kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Kendati begitu, Diana optimistis pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan sesuai target. Ia juga mengatakan tidak ada perubahan timeline meski ada penyesuaian pembangunan. Artinya, IKN pembangunan IKN tetap direncanakan dalam lima tahap hingga 2045.
“Oh, tidak (akan mengubah timeline). Tetap (hingga 2045)” kata Diana ketika ditemui di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat, 15 November 2024. “Bismillahirrahmanirrahim pokoknya.”
Teranyar, Diana mengatakan lelang proyek pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif ditargetkan terlaksana pada kuartal I tahun ini. Ia mengatakan kementeriannya sedang menyiapkan detail engineering design (DED).
“Basic design sudah disiapkan untuk nanti ditindaklanjuti Otorita IKN karena mereka yang akan melelang dan melakukan pembangunan itu,” kata Diana saat ditemui di Kementerian PU pada Senin, 13 Januari 2025.
Proyek baru di IKN memang diserahkan ke Otorita IKN yang kini dikepalai eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Kementerian PU hanya akan menyelesaikan proyek yang pembangunannya sudah berjalan atau proyek yang sudah masuk dalam pipeline project ibu kota baru. Proyek-proyek tersebut, misalnya proyek pembangunan Gedung Polri, Kementerian Pertanahan, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga pembangunan Basilika Nusantara.
Sementara itu, pembangunan Gedung DPR/MPR/DPR hingga gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, akan ditangani Otorita IKN. Basuki Hadimuljono pun mengajukan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan masih berproses hingga ini. Adapun sementara ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN untuk 2025 ditetapkan senilai Rp 6,3 triliun.
