Pemangkasan Anggaran Pemerintah, Unpad Arahkan Peroleh Dana Riset dari Industri

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Padjadjaran atau Unpad Arief S. Kartasasmita mengakui dampak langsung pemangkasan anggaran oleh pemerintah. Kondisi itu membuat Unpad harus melakukan efisiensi. ”Sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tridarma perguruan tinggi kami kurangi dulu tahun ini,” katanya saat ditemui Tempo, Selasa 25 Maret 2025.

Menurutnya sejauh ini pemerintah belum memutuskan berapa besaran potongan anggaran ke Unpad. Namun dari kabar yang diperolehnya, pemangkasan anggaran ke Unpad dan kampus lain yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum atau PTNBH akan lebih besar dibandingkan kampus negeri lain yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja.

Alasannya karena PTN BLU dan Satuan Kerja tidak punya kesempatan untuk mendapatkan uang sendiri sebab murni berasal dari APBN. ”Kalau PTNBH punya kesempatan pendapatan lain dari bisnis atau lainnya,” kata Arief.

Menurutnya sewaktu para rektor dikumpulkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi beberapa waktu lalu, besaran anggaran yang akan dipotong masih dihitung Kementerian Keuangan. “Kalau Unpad bayangan kami mungkin pemotongannya 20 persen atau sekitar Rp 200 miliar,” ujarnya.

Menurut Rektor ada beberapa yang tidak terdampak pemotongan anggaran dari pemerintah ke Unpad seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak akan dikurangi atau tetap akan sama. Kemudian beasiswa ke luar negeri dan dalam negeri, serta gaji dosen tidak berkurang. “Mugkin yang banyak berkurang seperti perjalanan dinas, studi banding, dan pengembangan,” kata Arief.

Sementara untuk penelitian akan diarahkan ke pihak ketiga atau dikuatkan kerja samanya dengan kalangan industri. “ Dulu kan dana riset banyak diberikan oleh pemerintah sekarang risetnya akan lebih dikaitkan kerjasama dengan industri, dananya dari swasta,” ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 22, 5 triliun. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Togar M. Simatupang pemotongan terbesar diambil dari dukungan manajemen seperti perjalanan dinas, rapat dan koordinasi, yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025. Ia menargetkan penghematan sebanyak Rp 50,5 triliun dana transfer ke daerah (TKD).

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UPI Didi Sukyadi mengatakan pengurangan anggaran dari Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH). Biasanya dana itu dipakai untuk membayar langganan bandwith, listrik, dan pengadaan jurnal ilmiah secara daring. “Itu dikuranginya dari asalnya 50 sekian persen, tapi ada kabar baru berdasarkan diskusi Pak Menteri Pendidikan Tinggi dengan Menteri Keuangan katanya jadi lebih kecil, pengurangannya sekitar 25 persen saja,” ujar Didi.

Mengantispasi pengurangan anggaran itu, pihak rektorat UPI sudah berupaya merancang untuk menutupi dananya. Sumbernya bisa dari anggaran kerja sama dengan pemerintah daerah, dan dosen yang mendapatkan proyek riset. “Kemudian biaya perjalanan ke luar negeri juga sekarang dikurangi, dalam struktur anggaran kita pengurangan yang 25 persen itu sudah ditutupi,” kata Didi. 

Walau begitu ada konsekuensi juga bagi para mahasiswa. Misalnya harus ada penyesuaian kembali beberapa kegiatan kompetisi yang harus diikuti peserta mahasiswa. “Kegiatan tetap ada hanya jumlah pesertanya dikurangi dan disesuaikan kembali,” kata Didi.

Sementara kegiatan dosen termasuk pimpinan UPI ke luar negeri, sekarang tidak ada lagi. “Misalnya kerja sama dengan kampus luar negeri itu sekarang yang sangat urgent, itu pun harus ada rekomendasi dari rektor.”