Pemprov Kalsel Perkuat Sinergi Cegah Radikalisme dan Pendanaan Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengintensifkan sinergi dengan pemangku kepentingan untuk memperkuat pencegahan radikalisme dan potensi pendanaan terorisme. Sosialisasi dan dialog strategis ini diadakan di Banjarbaru pada Jumat, melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan aparat penegak hukum.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, Heriansyah, menegaskan kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini serta memastikan tata kelola ormas yang transparan dan profesional. Ia menyatakan, "Pencegahan ancaman radikalisme tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat keamanan atau instansi pemerintah saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama ormas sebagai garda pembinaan di lingkungan masyarakat."

Heriansyah menekankan pentingnya peran strategis ormas dalam menjaga solidaritas sosial dan memperkuat persatuan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa ormas bisa berisiko jika tidak dikelola dengan baik, karena berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan nasional, termasuk aktivitas radikalisme dan pendanaan terorisme.

Ia mengimbau semua ormas di Kalsel untuk menjadi teladan nilai kebangsaan dengan menerapkan tata kelola yang terbuka dan akuntabel serta meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyalahgunaan organisasi. "Jika menemukan indikasi penyebaran paham radikal atau kegiatan mencurigakan, segera melapor kepada pemerintah daerah atau aparat setempat," tegas Heriansyah.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Densus 88 AT Polda Kalsel, yang memberikan pemahaman hukum dan mekanisme pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan ormas. Hadir pula pihak dari Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kalsel, Satgaswil Densus 88 AT Mabes Polri, dan pimpinan ormas dari berbagai daerah.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara