1 month ago
28
INFO NASIONAL - Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir bukan orang baru di jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sebagai putra daerah, dia sudah meniti karier selama lebih dari 30 tahun di sana. Lulus dari Institut Ilmu Pemerintahan pada 1999, Samsuddin mulai bertugas sebagai Sekretaris Kecamatan Oba.
Kariernya terus menanjak hingga menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, hingga dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai Penjabat Gubernur Maluku Utara pada 17 Mei 2024.
Samsuddin mengatakan, pemekaran menjadi pintu gerbang pembangunan dan pelayanan karena mampu mendekatkan fungsi pemerintah kepada masyarakat. “Saya tidak bisa membayangkan kalau sampai hari ini, Maluku Utara hanya terdiri atas dua kabupaten, tentu akan sulit terjangkau dan berkembang,” katanya kepada Tempo di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.
Bagaimana Anda melihat pembangunan di provinsi ini sejak baru menjadi daerah otonomi pada 1999 dengan sekarang?
Provinsi Maluku Utara adalah daerah pemekaran dari Maluku pada 1999. Ketika Provinsi Maluku Utara berdiri, baru ada dua kabupaten, yakni Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah, serta Kota Ternate. Seiring waktu, muncul lagi daerah-daerah pemekaran yang lain, hingga sekarang menjadi sepuluh kabupaten/kota, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan.
Ketika terjadi pemekaran, otomatis muncul kebutuhan untuk mengisi kekosongan di birokrasi. Kami bersyukur karena sebagian putra-putra terbaik yang bertugas di Papua dan Ambon, pulang. Merekalah cikal-bakal dalam membentuk pemerintahan yang ada di sini. Ada cerita unik mengenai pemekaran ini. Ketika itu terjadi, saya menjadi Camat Wasile Selatan di Kabupaten Halmahera Tengah. Setelah pemekaran, Kecamatan Wasile Selatan menjadi bagian dari kabupaten baru, yakni Halmahera Timur. Jadi, kalau biasanya ada yang menjadi camat dua kali di dua kabupaten, sementara saya satu kali menjadi camat di dua kabupaten.
Seberapa signifikan manfaat pemekaran ini bagi Provinsi Maluku Utara?
Pemekaran menjadi jawaban atas tantangan geografis. Tujuannya, mendekatkanpelayanan kepada masyarakat. Dengan total luas wilayah mencapai lebih dari 31 ribu kilometer persegi dan sekitar 1,3 juta penduduk, Provinsi Maluku Utara memiliki 1.474 pulau, dengan 89 pulau berpenghuni, dan sisanya tidak berpenghuni.
Jadi bisa dibayangkan, kalau dulu wilayah seluas ini hanya dipimpin oleh dua bupati dan satu wali kota, sekarang ada delapan bupati dan dua wali kota, serta satu gubernur yang mengurusnya. Setiap kabupaten dan kota tentu berusaha meningkatkan pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan menggerakkan perekonomian. Saya melihat mulai banyak berdiri perguruan tinggi dan rumah sakit di berbagai kabupaten. Kondisi ini mendorong peningkatan sumber daya manusia.
Apa cita-cita yang ingin Anda wujudkan untuk Provinsi Maluku Utara?
Dengan kondisi geografis yang cukup menantang karena kami daerah kepulauan, kami ingin konektivitas antara satu daerah dengan daerah lain bisa terhubung dengan baik. Terhubung dalam pengertian tersedia sarana komunikasi dan infrastruktur transportasi yang memadai. Kami juga ingin kekayaan mineral membawa kesejahteraan bagi penduduk lokal. Misalkan melalui penyerapan tenaga kerja atau menjadi pemasok kebutuhan pokok bagi para pekerja. Ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan perekonomian mereka.
Kondisi Pilkada di Provinsi Maluku Utara begitu dinamis dan menjadi perhatian nasional. Bagaimana Anda menjaga situasi tetap kondusif?
Kami berupaya melakukan koordinasi intensif dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan membangun komunikasi dengan organisasi masyarakat agar turut menjaga situasi tetap aman dan tertib. Saya berharap dengan terpilihnya gubernur, bupati, dan wali kota yang baru, masyarakat dapat menghilangkan polarisasi. Mari kita bergandeng tangan untuk membangun Maluku Utara sesuai bidang masing-masing.
Samsuddin Abdul Kadir | Tempat, tanggal lahir: Kota Ternate, 12 Oktober 1970 | Pendidikan: SDN Ngidi Kota Prja Ternate, SMPN Jailolo, SMAN 1 Ternate, STPDN Jatinangor, IIP Jakarta, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara | Karier: Kaban Kesbangpol, Kepala Satpol PP Prov. Maluku Utara, Penjabat Bupati Pulau Morotai, Kepala Dinas Pariwisata Prov. Maluku Utara, Kepala Bappeda Prov. Maluku Utara, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Pj. Gubernur Maluku Utara.(*)
