4 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) membuka peluang pengembangan nuklir di Indonesia. Apalagi, mengemban target transisi energi dan zero emission, PNRE melihat pembangkit listrik dari nuklir jadi solusi yang paling realible.
Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, menegaskan bahwa arah pengembangan nuklir sejalan dengan visi pemerintah untuk memperluas bauran energi bersih nasional. Pengembangan energi nuklir di Indonesia perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi energy addition atau penambahan sumber energi baru, bukan sekadar bagian dari transisi energi.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.“Sebagai salah satu energi alternatif, nuklir ini menarik karena secara global kini kita tidak hanya bicara transisi energi, tapi juga energy addition, yaitu menambah bentuk energi baru,” ujar John di Karawang, Senin (4/11/2025).
John menjelaskan, Pertamina NRE saat ini membuka ruang untuk melihat berbagai potensi pemanfaatan nuklir baik untuk sistem terhubung (on-grid) maupun terpisah (off-grid). Menurutnya, hal itu menjadi peluang baru dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sepanjang regulasi dan kebijakan pemerintah sudah jelas dan mendukung.
“Kami melihat semua opsi yang ada. Tapi dukungan pemerintah harus konkret, terutama soal regulasi. Selama regulasinya belum ada, kita belum bisa apa-apa,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesiapan regulasi akan menjadi kunci bagi Pertamina NRE untuk mulai melangkah ke tahap implementasi proyek energi nuklir, baik dalam skala industri maupun untuk kebutuhan masyarakat di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik.
Ia juga menambahkan sistem keselamatan nuklir akan berjalan dengan baik bila standar dan aturan ditaati secara menyeluruh. “Kalau regulasinya sudah solid dari A sampai Z, itu pasti aman,” ujarnya
Sementara itu, Dwi Murray Ahli Nuklir dari BRIN menekankan pentingnya pondasi regulasi dan infrastruktur hukum dalam memastikan keamanan dan keberlanjutan operasional energi nuklir.
“Tanpa regulasi dan infrastruktur yang kuat, tidak ada acuan untuk menjamin keamanan dan keamanan lingkungan,” kata Dwi.
