4 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung menggelar acara seremoni penyerahan kunci Kampung Susun Bayam bagi warga Kampung Bayam. Kunci tersebut diserahkan kepada 33 keluarga yang telah menandatangani formulir pendaftaran penghuni.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jadi, 33 formulir ini sesuai dengan apa yang waktu itu saya bertemu, memang ada 33 KK (Kartu Keluarga),” ujar Pramono saat ditemui di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, pada Kamis, 6 Maret 2025.
Bersama wakilnya, Rano Karno, Pramono secara simbolis menyerahkan empat kunci pada empat perwakilan warga Kampung Bayam. Usai seremoni itu, Pramono menyampaikan rasa syukurnya karena telah menuntaskan salah satu janji kampanyenya, yakni menyelesaikan masalah hunian warga Kampung Bayam.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro) Iwan Takwin mengatakan warga yang menghuni Kampung Susun Bayam akan dikenakan sewa senilai Rp 1,7 juta. Metode pembayarannya dengan mengurangi gaji mereka saat bekerja di lingkungan Jakarta Internasional Stadium (JIS).
Dia menjelaskan kesepakatan dalam formulir pendaftaran penghuni Kampung Susun Bayam juga mencakup rekrutmen pekerjaan bagi warga. Iwan mengatakan usai proses penyerahan ini, warga yang mendaftar akan melaksanakan pelatihan sesuai keahliannya masing-masing.
Dia menyebut keahlian utama yang akan dikembangkan adalah urban farming, mengingat mayoritas warga yang mendaftar bekerja sebagai petani. “Kami menyerahkan form yang mereka akan isi keahliannya apa, agar kami tidak salah mengembangkan mereka. Sejauh ini ada 33 KK yang sudah menyerahkan formulir,” kata dia.
Iwan mengatakan jumlah warga Kampung Bayam yang menghuni rumah susun masih dapat bertambah. Mengingat, saat ini baru 33 KK dari total 133 KK yang tercatat sebagai warga Kampung Bayam
Adapun masalah yang dihadapi masyarakat Kampung Bayam adalah penggusuran akibat pembangunan JIS pada 2019 lalu, saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Masyarakat semula dijanjikan untuk pindah ke Kampung Susun Bayam. Namun hingga kampung itu diresmikan pada 2022, mereka tidak kunjung mendapatkan hak untuk tinggal di sana.
Laporan Tempo sebelumnya mencatat persoalan ini akibat PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi untuk membangun rumah susun, terkesan mematok harga sewa yang terlalu tinggi. Negosiasi antara masyarakat dan Jakpro tidak pernah sepakat bahkan cenderung terjadi polemik. Polemik ini terjadi ketika Heru Budi Hartono menjabat Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung, pada masa kampanye menjanjikan penyelesaian masalah di Kampung Bayam. Dia bahkan sudah mengisi surat kesepakatan untuk penyelesaian masalah di daerah itu. "Isi kesepakatannya, salah satunya menyelesaikan persoalan di Kampung Bayam," kata Pramono saat ditemui wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 25 September 2024.
Ketika terpilih, Pramono juga memasukkan permasalahan ini ke dalam program prioritas pada 100 hari kerja pertamanya. Mantan Sekretaris Kabinet ini menjelaskan kesepakatan itu memuat perjanjian dengan masyarakat Kampung Bayam untuk mengembalikan mereka ke rumah susun bernama Kampung Susun Bayam.
"Dikembalikan kepada apa yang menjadi kesepakatan antara warga yang jumlahnya 133 KK (kartu keluarga)," kata Pramono.
Pramono menilai persoalan biaya memang masih mengganjal bagi masyarakat Kampung Bayam saat hendak menghuni Kampung Susun Bayam. Pengelola disebut Pramono mematok tarif sewa unit terlalu tinggi untuk masyarakat Kampung Bayam. Oleh sebab itu, Pramono menyampaikan, dia akan mengevaluasi harga sewa unit Kampung Susun Bayam.
Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam artikel ini.
