4 hours ago
8
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, menjadikan program sarapan bergizi gratis untuk anak sekolah sebagai prioritas utama pada 100 hari pertama masa jabatannya. Cyril Raoul Hakim, yang dikenal sebagai Chico Hakim dan Koordinator tim transisi Pramono-Rano, mengungkapkan bahwa saat ini timnya sedang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mempersiapkan anggaran untuk program tersebut.
Sarjoko menjelaskan bahwa program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan fokus utama pada sekolah-sekolah yang berada di kawasan permukiman kumuh. “Kami coba di kawasan tertentu dulu sambil kami evaluasi dan kembangkan,” ucap dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Chico menambahkan bahwa program sarapan bergizi gratis yang diusung oleh Pramono-Rano Karno ini berbeda dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dijalankan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, program ini merupakan inisiatif yang unik dan khas dari Jakarta.
Sarapan Bergizi Gratis Tahap Pengkajian
Pramono Anung-Rano Karno masih melakukan kajian terhadap sasaran program sarapan bergizi gratis, yang merupakan salah satu janji kampanye mereka. Saat ini, rincian skema program tersebut masih dalam tahap perumusan.
Ketua tim transisi gubernur terpilih Jakarta, Ima Mahdiah, mengatakan formulasi lengkap kemungkinan baru bisa dirilis pada pekan depan. “Kami masih memformulasikan. Jadi kira-kira kan akan berbeda (anggarannya) ketika yang dapat anak TK, SD, atau dengan SMP dan SMA,” kata Ima kepada Tempo di Gedung DPRD Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Menurut Ima, kajian ini akan dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta. Ima menginginkan agar program ini memiliki dasar hukum yang kuat, regulasi yang jelas, dan sasaran yang terdefinisi dengan baik. Ia juga tengah memastikan alokasi anggaran dengan berdiskusi bersama Badan Keuangan.
Gunakan dana Dinas Pendidikan Jakarta
Pramono-Rano berencana menggunakan dana dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta untuk program sarapan bergizi gratis. Ima menegaskan bahwa program ini tidak akan mengambil anggaran dari program-program lain yang juga penting.
“Kami tidak akan mengambil dana dari hal-hal yang sangat penting, yang sangat urgent untuk kebutuhan masyarakat, tidak akan kami alokasikan untuk sarapan bergizi gratis,” kata Ima kepada Tempo pada Jumat, 17 Januari 2025.
Ima juga menyebutkan bahwa akan dilakukan survei kepada anak-anak mengenai menu makanan yang mereka sukai. Namun, penentuan menu dasar akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk memastikan kandungan gizi tetap terjaga.
Program sarapan gratis ini belum termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan pencarian pos anggaran yang tepat. Selain itu, jenjang pendidikan yang akan menjadi sasaran program ini masih dalam kajian lebih lanjut.
Libatkan UMKM
Pramono Anung-Rano Karno berencana melibatkan kantin sekolah dalam program sarapan bergizi gratis. Ima menjelaskan bahwa pelibatan kantin merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan program makan bergizi gratis di tingkat nasional.
“Ternyata dengan adanya program itu (makan bergizi gratis) belum melibatkan UMKM dan kantin sekolah. Ini jadi salah satu catatan kita,” kata Ima saat wawancara bersama Tempo di Kantor DPRD Provinsi Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Menurut Ima, Pramono memberikan instruksi agar program sarapan bergizi gratis dapat mendukung keberlangsungan kantin dan UMKM. Ima mengungkapkan bahwa setelah melakukan pengecekan lapangan, ia mendengar keluhan dari pemilik kantin yang merasa sepi setelah adanya program makan bergizi gratis.
“Biasanya anak makan siang di kantin, (setelah makan bergizi gratis) jadi enggak laku. Itu yang Pak Pram dan Pak Rano arahkan. Jangan sampai jadi mati usaha mereka,” ujar Ima.
Menteri Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memberikan apresiasi terhadap program ini dan mendorong pihak-pihak lain untuk ikut serta dalam mengembangkan sektor UMKM. Ia mengajak semua pemangku kepentingan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, untuk bersama-sama memajukan UMKM.
Oyuk Ivani S, Hammam Izzuddin, dan Nabila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
