MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Koperasi Desa Merah Putih ke depan dapat mendulang keuntungan besar karena adanya kebijakan terbaru dari rapat kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto.
Prabowo telah memerintahkan agar jalur distribusi seluruh barang subsidi dari pemerintah dialihkan sepenuhnya satu pintu melalui jaringan Koperasi Merah Putih dengan dalih menghentikan praktik mafia penyaluran dan penyelundupan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Kemarin kan sudah diputuskan di rapat kabinet, bahwa semua barang-barang yang bersubsidi akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih dan tidak diperjualbelikan di luar itu,” ujar Purbaya di Yogyakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Kebijakan itu, ujar Purbaya, akan menjadi mesin penggerak operasional kopdes. Karena akan menjadi satu-satunya jalur resmi penjualan barang-barang penunjang hidup masyarakat yang disubsidi pemerintah.
Koperasi desa menurutnya bakal mengantongi margin keuntungan yang sangat menjanjikan. Namun, ia memberikan catatan bahwa kinerja ini hanya dapat terwujud apabila seluruh anggaran besar serta barang yang dikelola oleh pengurus koperasi tidak diselewengkan.
“Jadi harusnya dari situ saja, Koperasi Desa Merah Putih sudah pasti untung. Asal tidak dikorupsi harusnya sih aman,” kata Purbaya.
Untuk menyokong jalannya proyek Kopdes ini, Purbaya mengatakan pemerintah juga tidak main-main dalam memberikan dukungan anggaran.
Purbaya menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ke depan akan disokong oleh pinjaman dana super besar yang menyentuh angka mencapai Rp 240 triliun.
Skema pendanaan tersebut akan bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, di mana cicilan pokok beserta bunganya akan ditanggung sepenuhnya dan dibayar secara berkala oleh Kementerian Keuangan. Menggunakan anggaran negara selama 6 tahun ke depan dengan perkiraan alokasi sekitar Rp 40 triliun per tahun.
Purbaya pun menampik masih adanya pandangan skeptis yang meragukan kekuatan anggaran negara dalam membiayai program tersebut.
Ia menegaskan kondisi fiskal negara saat ini berada dalam posisi yang sangat aman dan mencukupi untuk merealisasikan rencana besar ini secara berkelanjutan. “Jadi uang kita cukup dan ada. Ini program besar dengan alokasi Rp 240 triliun selama 6 tahun," kata dia.
Purbaya memastikan bahwa dari sisi penyediaan modal dan anggaran sudah tidak ada kendala lagi yang perlu dikhawatirkan oleh publik.
Ia menyebut bahwa fokus utama pemerintah saat ini bergeser pada pengawasan ketat di tingkat lapangan agar tata kelola pelaksanaan program dapat berjalan jauh lebih tertib, bersih, dan meminimalkan celah penyimpangan fiskal sekecil mungkin.
“Jadi untuk pendanaan sudah tidak ada isu lagi, yang paling penting pelaksanaannya lebih rapi dan bersih dan sedikit kebocoran,” ujar Purbaya.
Untuk menjamin kesiapan operasional di lapangan, pemerintah juga memberikan bantuan tambahan berupa dukungan penuh terhadap sumber daya manusia pengelola koperasi.
Ia menyebut seluruh pegawai operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dibiayai oleh negara untuk mengikuti program pelatihan intensif. Mereka juga akan mendapatkan jaminan pembayaran gaji selama 2 tahun pertama masa kerja sebelum akhirnya mereka ditargetkan mampu mandiri secara finansial setelah masa pembinaan selesai.
“Cukup, ada sedikit tambahan, pegawai-pegawainya 2 tahun pertama operasionalnya dibiayai oleh negara untuk pelatihan dan gaji selama 2 tahun pertama. Setelah itu mereka jalan sendiri,” kata Purbaya.
Sebelumnya Prabowo memerintahkan agar jalur distribusi seluruh barang subsidi dari pemerintah dipotong dan dialihkan sepenuhnya satu pintu melalui jaringan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih demi menghentikan praktik mafia penyaluran dan penyelundupan.
Kebijakan ini diambil setelah pemerintah mengevaluasi bahwa skema distribusi barang bersubsidi yang berjalan selama ini kerap kali melenceng dari sasaran, sehingga gagal dinikmati oleh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan akibat banyaknya kebocoran di tingkat lapangan.
“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” ujar Presiden Prabowo saat Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Jakarta Pusat, Minggu, 12 Juli 2026 lalu.
Prabowo mengungkapkan realitas di lapangan yang menunjukkan betapa maraknya penyelewengan komoditas subsidi. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, barang-barang yang dibeli dengan uang rakyat tersebut justru diselundupkan ke luar negeri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Karena banyak barang subsidi diselewengkan, tidak sampai ke rakyat yang perlu, tapi diatur-atur sedemikian. Bahkan banyak yang diselundupkan ke luar negeri,” kata Prabowo.
