Ragam Respons Soal Masuknya Kader PSI di FOLU Net Sink 2030

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memasukkan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam tim pengurus Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Hal tersebut termaktub dalam naskah Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 32 Tahun 2025 yang beredar di media sosial.

Lewat struktur organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 itu, mereka menerima honor hingga puluhan juta rupiah tiap bulannya.  

“Menetapkan perubahan struktur organisasi Operation Management Office sebagai organisasi pendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim,” tertulis dalam Kepmen yang ditetapkan di Jakarta pada 31 Januari 2025 dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Supardi.  

Sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya Andy Budiman sebagai dewan penasihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. Kemudian, nama Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. Sementara itu, Raja Juli sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030.  

Berikut merupakan berbagai tanggapan atas polemik ini yang dihimpun Tempo pada Jumat, 7 Februari 2025.  

Menteri Kehutanan Raja Juli  

Raja Juli membenarkan keabsahan surat keputusan dan isinya yang viral di media sosial tersebut. “Dokumen keputusan menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Maret 2025.  

Menurut dia, SK tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Ia menuturkan struktur terdiri dari ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dianggap dapat membantu Kementerian Kehutanan untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.  

Ia juga mengatakan bahwa FOLU Net Sink ini anggarannya berasal dari luar APBN. “Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 Tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Raja Juli.  

Wakil Ketua Komisi IV DPR  

Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Alex Indra Lukman mempertanyakan mekanisme penunjukan struktur organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Menurut dia, seharusnya penunjukan personel FOLU Net Sink 2030 menaati tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.  

Kemudian, Alex menilai perlu ada mekanisme uji kepatutan dan kelayakan sebelum dipilih masuk ke dalam struktur. “Dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, mekanisme untuk penunjukan itu (uji kepatutan dan kelayakan) harusnya dilakukan,” kata dia saat dihubungi pada Kamis, 6 Maret 2025.  

Apabila mekanisme itu tidak benar-benar dilakukan, Alex menilai hal tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada kinerja lembaga tersebut. Terlebih lagi, ujarnya, orang yang ditunjuk itu berasal dari lingkaran yang sama dengan menterinya.  

Alex mengatakan, sejumlah kader PSI yang masuk struktur FOLU Net Sink juga berpotensi menyebabkan konflik kepentingan. Sebab Menteri Kehutanan dijabat oleh Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni.  

Dia turut menyoroti masuknya Raja Juli dalam struktur sebagai penanggung jawab atau pengarah. Padahal, menurut dia, orang yang berada di jajaran struktur FOLU Net Sink harus melaporkan kinerjanya kepada Menteri Kehutanan. Masuknya Raja Juli dalam struktur itu, kata dia, mengakibatkan tumpang tindih di dalam pengurus FOLU Net Sink.  

“Jangan kemudian terkesan ini menjadi suatu tempat buat kelompok tertentu ada di sana,” ujar politikus PDIP itu.  

Respons dari PSI  

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan beberapa kadernya bergabung di struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030.  

Juru Bicara DPP PSI Agus Mulyono Herlambang mengatakan sesuai pernyataan resmi Kementerian Perhutanan bahwa struktur OMO FOLU Net Sink 2030 terdiri dari ASN, pensiunan ASN, dan pihak eksternal Kementerian Kehutanan.  

“Bang Menteri (Raja Juli) menunjuk beberapa orang profesional non-partai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya,” kata Agus, Kamis, 6 Maret 2025, dalam keterangan tertulisnya.