TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan bagi pekerja formal yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terpaksa beralih ke sektor informal.
“Jangan biarkan pekerja yang di-PHK berjuang sendirian. Negara harus hadir untuk mendampingi proses transisi tenaga kerja yang beralih dari sektor formal ke informal, dari pekerja upahan ke pelaku usaha dan jasa dengan pendekatan yang nyata dan terukur," kata Puan dikutip dari Antara, Selasa. 6 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pernyataan tersebut disampaikan Puan Maharani dalam menanggapi paparan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Senin. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa jumlah pekerja yang mengalami PHK dari Januari hingga akhir April 2025 mencapai 24.036 orang.
"Fenomena ini merupakan pertanda bahwa sistem ketenagakerjaan yang diharapkan saat ini belum mampu menghadapi tantangan perubahan struktur ekonomi dan digitalisasi," ujarnya.
Rangkaian PHK Awal 2025
PHK massal karyawan RRI dan TVRI
Pemutusan hubungan kerja juga terjadi di lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI, yang memberhentikan kontributor dan mitra kontrak sebagai dampak dari kebijakan penghematan anggaran yang tengah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pihak manajemen Radio Republik Indonesia (RRI) membenarkan adanya pemotongan anggaran di internal lembaga tersebut. “Kami tetap tegak lurus terhadap kebijakan yang diambil,” kata juru biara RRI Yonas Markus Tuhuleruw saat dihubungi Tempo pada Senin, 10 Februari 2025.
Sementara itu, Rumah Jurnalis, gabungan organisasi media di Sulawesi Tengah, mengkritik tindakan TVRI Sulteng yang secara tiba-tiba memberhentikan sekitar 15 jurnalis dan penyiar. Langkah ini disebut sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Ketua AJI Palu, Agung Sumandjaya, membenarkan informasi tersebut saat dikonfirmasi pada Senin, 10 Februari 2025.
PHK SEA Today dan Kompas TV
Pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terjadi di SEA Today pada awal 2025. Media yang berada di bawah naungan PT Metra Digital Media ini memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak sejumlah pegawainya akibat pengurangan program perusahaan.
Pengurangan jumlah program tersebut berdampak langsung pada efisiensi tenaga kerja karena penurunan pendapatan perusahaan. SEA Today sendiri menyajikan berita dan informasi seputar Indonesia melalui berbagai platform digital.
Dalam wawancara dengan Tempo pada 2 Februari 2025, Sekretaris Perusahaan PT Metra Digital Media, Awy Sirapurna Putra, menjelaskan bahwa pengurangan produksi merupakan konsekuensi dari dinamika yang terjadi dalam industri media. "Sebagai dampak penyesuaian program penyiaran, salah satu langkah yang diambil adalah tidak memperpanjang masa kontrak karyawan yang telah berakhir," ujarnya.
PHK tidak hanya terjadi di SEA Today. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait PHK di berbagai perusahaan media lainnya. Salah satu contohnya adalah Kompas TV yang dikabarkan memangkas sekitar 150 karyawannya.
PHK Sritex, Yamaha, hingga Nike
Gelombang PHK juga melanda sektor manufaktur pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penyebabnya beragam, mulai dari meningkatnya produk impor yang membanjiri pasar domestik hingga penurunan permintaan dari pasar internasional.
Salah satu kasus yang mencuat adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yang dinyatakan pailit sejak Oktober 2024. Upaya pemerintah untuk mengatasi gelombang PHK di perusahaan tersebut belum membuahkan hasil. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa sebanyak 11.025 pekerja dari Sritex Group terkena PHK, yang dilakukan secara bertahap sejak Agustus 2024 hingga Februari 2025.
PHK massal juga terjadi di PT Yamaha Music Indonesia yang berlokasi di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Menurut Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua KSPI, Said Iqbal, sebanyak 400 buruh telah diberhentikan. Selain itu, PHK terhadap 700 buruh juga dilaporkan terjadi di Jakarta.
Tak hanya itu, pabrik sepatu PT Victory Chinglu Indonesia di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, melakukan PHK terhadap 2.400 pekerja. Perusahaan ini dikenal sebagai produsen untuk merek global Nike.
