3 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan diplomat di Departemen Luar Negeri AS dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat menulis surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk memprotes pembubaran Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID.
Mereka mengatakan bahwa penghapusan USAID akan melemahkan kepemimpinan dan keamanan AS serta menciptakan kekosongan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan oleh Cina dan Rusia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Melalui fasilitas pemungutan suara secara anonim, para diplomat mengatakan bahwa pembekuan hampir semua bantuan asing oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada 20 Januari juga membahayakan diplomat dan pasukan Amerika di luar negeri sekaligus mengancam nyawa jutaan orang di luar negeri yang bergantung pada bantuan AS.
Dilansir dari Reuters, seorang pejabat AS menyebut lebih dari 700 orang telah menandatangani surat tersebut
"Keputusan untuk membekukan dan mengakhiri kontrak bantuan asing dan pemberian bantuan tanpa tinjauan yang berarti membahayakan kemitraan kita dengan sekutu utama, mengikis kepercayaan, dan menciptakan peluang bagi musuh untuk memperluas pengaruh mereka," kata informasi tersebut.
Presiden dari Partai Republik, yang mendukung agenda "America First", memerintahkan penghentian sementara selama 90 hari atas semua bantuan asing saat ia kembali menjabat pada 20 Januari. Perintah tersebut menghentikan operasi USAID di seluruh dunia, membahayakan pengiriman makanan dan bantuan medis yang menyelamatkan jiwa, dan membuat upaya bantuan kemanusiaan global menjadi kacau.
"Pembekuan bantuan yang menyelamatkan jiwa telah menyebabkan kerusakan dan penderitaan yang tidak dapat diperbaiki bagi jutaan orang di seluruh dunia," tulis petisi tersebut.
Perintah itu juga mengatakan bahwa meskipun ada pernyataan tentang keringanan yang dikeluarkan untuk program penyelamatan jiwa, pendanaan tersebut tetap ditutup.
Presiden Donald Trump menugaskan miliarder dan penasihat Elon Musk untuk membubarkan USAID. Sebab, Trump menilai pendanaan itu sebagai pemborosan dan penyalahgunaan dana.
"Bantuan asing bukanlah amal. Sebaliknya, itu adalah alat strategis yang menstabilkan kawasan, mencegah konflik, dan memajukan kepentingan AS," kata surat itu.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS, ketika ditanya tentang kabar tersebut enggan berkomentar. "Kami tidak mengomentari komunikasi internal yang bocor," ujarnya.
Pada tahun fiskal 2023, Amerika Serikat mencairkan US$72 miliar bantuan di seluruh dunia, untuk segala hal mulai dari kesehatan perempuan di zona konflik hingga akses ke air bersih, perawatan HIV/AIDS, keamanan energi, dan pekerjaan antikorupsi.
Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, setelah mengevaluasi 6.200 penghargaan multi-tahun, pemerintah memutuskan untuk menghapus hampir 5.800 di antaranya yang bernilai US$54 miliar, pengurangan sebesar 92 persen.
USAID memecat atau memberikan cuti administratif kepada ribuan staf dan kontraktor.
Surat tersebut mengatakan kegagalan pemerintah untuk membayar faktur yang belum dibayar kepada kontraktor dan mitra pelaksana memiliki dampak ekonomi yang parah.
"Ketegangan keuangan yang diakibatkannya tidak hanya merusak kepercayaan pada pemerintah AS sebagai mitra yang dapat diandalkan, tetapi juga melemahkan pertumbuhan ekonomi domestik di saat persaingan global meningkat," kata surat tersebut.
Organisasi dan perusahaan yang berkontrak dengan USAID bulan lalu menggugat pemerintah AS. Mereka menyebut pembubaran badan tersebut melanggar hukum dan mengatakan pendanaan telah diputus untuk kontrak yang ada, termasuk ratusan juta dolar untuk pekerjaan yang sudah dilakukan.
Pada Rabu, Mahkamah Agung AS menolak penahanan pembayaran kepada organisasi bantuan asing. Mahkamah Agung AS meminta pemerintah Trump untuk segera mencairkan pembayaran kepada kontraktor.
