Reaksi Pemimpin Dunia terhadap Tarif Impor AS

18 hours ago 12

Presiden Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025, mengumumkan akan memberlakukan tarif impor AS yang baru. Trump akan mengenakan tarif dasar 10 persen untuk impor, dengan pungutan timbal balik yang lebih berat untuk barang-barang dari beberapa negara, telah membuat para pemimpin dunia terguncang, Axios melaporkan.

Tarif resiprokal ini akan berdampak pada puluhan negara, termasuk beberapa mitra dagang terbesar AS. Impor dari Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan akan dikenakan tarif 20 persen atau lebih tinggi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ada banyak pertanyaan mengenai tarif Trump, yang menghantam sekutu dekatnya, Israel, dengan tarif resiprokal sebesar 17 persen. Sementara itu, Iran yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan AS malah lolos dengan tarif 10 persen yang relatif rendah, Al Jazeera melaporkan.

Alasannya tampaknya adalah bahwa putaran terakhir tarif "Hari Pembebasan" dihitung berdasarkan defisit perdagangan mereka dengan AS dan ekspor yang dikirim ke AS, daripada faktor-faktor lain yang meringankan seperti hubungan diplomatik atau keadaan ekonomi mereka secara keseluruhan.

Israel mengatakan pada awal minggu ini bahwa mereka akan menghapus semua bea impor yang tersisa untuk produk-produk AS, tetapi masih belum jelas apakah AS akan mempertimbangkannya. Kedua negara memiliki perjanjian perdagangan bebas, tetapi masih ada beberapa bea masuk untuk produk-produk pertanian AS dan beberapa ekspor lainnya.

Berikut reaksi beberapa pemimpin negara, dengan beberapa pihak bersikap hati-hati sementara yang lain bersumpah untuk menentang langkah Trump.

Vietnam

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, dilansir Morning Star, mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang. Presiden Trump mengenakan tarif yang sangat besar, 46 persen, terhadap negara Asia Tenggara tersebut. Menurut media setempat, Vietnam masih berharap agar AS memiliki kebijakan yang konsisten dengan hubungan baik kedua negara. Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi setidaknya 8 persen untuk tahun ini, yang mungkin akan terpukul akibat kebijakan tarif Trump yang baru.

Cina

Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Cina dengan tegas menentang pemberlakuan tarif baru tersebut dan akan mengambil tindakan balasan untuk melindungi hak dan kepentingannya. "Tidak ada pemenang dalam perang dagang, dan tidak ada jalan keluar untuk proteksionisme,” kata juru bicara kementerian tersebut, seperti dikutip Al Arabiya.

Cina mendesak AS untuk segera mencabut tarif sepihak dan menyelesaikan perbedaan dengan mitra dagangnya melalui dialog yang setara.

Jepang

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan bahwa Jepang "melakukan investasi dalam jumlah terbesar" ke AS dan mempertanyakan apakah masuk akal untuk menerapkan tarif yang seragam untuk semua negara," tambahnya: "Kami menempatkan semua opsi di atas meja untuk mempertimbangkan respons yang paling efektif."

Jepang mengecam tarif baru Trump yang "sangat disesalkan", dengan mengatakan bahwa tarif tersebut dapat melanggar aturan WTO dan perjanjian perdagangan kedua negara. Perusahaan-perusahaan Jepang merupakan investor terbesar di Amerika Serikat, tetapi Tokyo gagal mendapatkan pengecualian, dan Trump mengumumkan pungutan sebesar 24 persen untuk impor Jepang.

Kanada

Perdana Menteri Kanada Mark Carney bersumpah untuk melawan tarif tersebut dengan tindakan balasan. "Kami akan melindungi para pekerja kami," katanya. "Dalam sebuah krisis, penting untuk bersatu dan penting untuk bertindak dengan tujuan dan dengan kekuatan."

Inggris

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang baru-baru ini bertemu dengan Trump di Gedung Putih, mengatakan bahwa dia yakin tidak masuk akal untuk bereaksi dengan terjun ke dalam perang dagang dengan AS. Pemerintah Inggris mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka "mengambil pendekatan yang tenang dan pragmatis... memilih untuk tidak memberlakukan tindakan pembalasan."

Australia

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan tarif pemerintahan (Trump) tidak memiliki dasar logika, dan bertentangan dengan dasar kemitraan kedua negara. “Ini bukan tindakan seorang teman,” katanya. Keputusan hari ini, menurut Albanese, akan menambah ketidakpastian dalam ekonomi global, dan akan menaikkan biaya bagi rumah tangga Amerika.

Jerman

Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck mengatakan pada Kamis bahwa sangat penting bagi Uni Eropa untuk memiliki respon yang terpadu terhadap tarif perdagangan AS. "Kekuatan Eropa adalah kekuatan kita. Kami memiliki pasar tunggal terbesar di dunia. Kita harus memanfaatkan kekuatan ini," kata Habeck dalam sebuah pernyataan.

Prancis

Juru bicara pemerintah Prancis mengatakan Uni Eropa siap untuk berperang dagang dengan Amerika Serikat dan berencana untuk "menyerang layanan online" sebagai tanggapan atas pengumuman Trump. "Kami cukup yakin bahwa kami memang akan memiliki dampak buruk pada produksi," kata Sophie Primas kepada penyiar RTL, yang menyatakan keprihatinan khusus tentang dampaknya terhadap anggur dan minuman beralkohol.

Brasil

Kementerian Luar Negeri Brasil mengatakan pemerintahnya menyesalkan keputusan Trump. "Pemerintah Brasil sedang mengevaluasi semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk memastikan adanya timbal balik dalam perdagangan bilateral, termasuk menggunakan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk membela kepentingan nasional yang sah," kata kementerian tersebut.

Irlandia

Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin menyebut tarif yang diberlakukan Uni Eropa "sangat disesalkan". Dia mengatakan bahwa dia sangat yakin tarif tidak menguntungkan siapa pun. "Prioritas saya, dan prioritas pemerintah, adalah melindungi pekerjaan Irlandia dan ekonomi Irlandia."

Italia

Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, sekutu Trump, mengatakan bahwa dia menganggap tarif tersebut sebagai pendekatan yang salah. "Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mencegah perang dagang yang pasti akan melemahkan Barat demi kepentingan aktor-aktor global lainnya."

Read Entire Article
Pemilu | Tempo | |