Rencana Penulisan Ulang Sejarah,  Djarot PDIP Minta Dilakukan Transparan dan Faktual Sesuai Fakta

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat seusai menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan,  Minggu (1/6/2025) | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penulisan ulang sejarah yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Kebudayaan, diharapkan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi.

Permintaan transparansi ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, usai mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025). Ia menegaskan bahwa sejarah tidak boleh dikaburkan apalagi dipelintir demi kepentingan kelompok tertentu.

Djarot menyinggung kembali sejarah kelam ketika peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni sempat dilarang di era Orde Baru. Ia menyebut pelarangan itu dipengaruhi pandangan Nugroho Notosusanto—Kepala Pusat Sejarah ABRI 1974–1983—yang menilai tanggal tersebut hanya mencerminkan versi Pancasila menurut Soekarno, bukan sebagai dasar resmi negara.

“Waktu itu dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan. Maka sekarang, ketika pemerintah hendak menulis ulang sejarah, itu harus berdasarkan fakta, bukan hanya cerita dari mereka yang berkuasa saat itu,” ujar Djarot.

Ia mengingatkan bahwa sejarah adalah milik seluruh bangsa, bukan milik pemenang. Karena itu, menurutnya, proyek penulisan ulang sejarah harus dibuka secara publik dan melibatkan banyak perspektif. “Jangan ada lagi sejarah yang disimpangkan atau ditutupi,” katanya.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan tengah menyusun ulang buku sejarah Indonesia. Proses ini didasari oleh berbagai temuan terbaru dari disertasi, tesis, serta hasil riset para akademisi dan sejarawan. Proyek ini dikerjakan bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), dan ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, meminta publik untuk bersabar menunggu hasil akhir naskah sejarah tersebut. Ia menegaskan bahwa proses penulisan akan melalui tahap uji publik agar dapat dikritisi secara luas sebelum diterbitkan secara resmi.

“Saat ini beberapa jilid sudah mencapai 50 persen, ada yang 70 persen, bahkan ada juga yang sudah selesai 100 persen. Kami rencanakan mulai bulan Juni atau Juli akan dibuka diskusi publik per tema, supaya bisa diperdebatkan secara akademis oleh para ahli,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (26/5/2025)