Sejarah Pembentukan BPUPKI, Tujuan, dan Daftar Anggotanya

TEMPO.CO, JAKARTA - BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini secara resmi didirikan pada 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang.  

Sejarah pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tidak terlepas dari situasi Perang Dunia II, ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dan kehilangan kendali atas wilayah Asia Tenggara. Pembentukan BPUPKI juha menjadi langkah awal penting dalam proses menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut sejarahnya. 

Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII,  Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat, pada 8 Maret 1942. Pada awalnya, kedatangan Jepang dianggap membawa harapan baik oleh rakyat Indonesia. 

Jepang menggunakan berbagai slogan seperti "Jepang Pelindung Asia," "Jepang Pemimpin Asia," dan "Jepang Cahaya Asia" untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda, karena mereka juga melanjutkan praktik penjajahan terhadap bangsa Indonesia.

Akan tetapi, kejayaan Jepang di Asia tidak berlangsung lama karena Sekutu, yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, melancarkan serangan balasan. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang mulai direbut kembali oleh Sekutu. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terpojok.  Untuk menghadapi situasi tersebut, Jepang berusaha mendapatkan dukungan dari negara-negara yang mereka duduki dengan memberikan janji kemerdekaan.

Hingga kemudian pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso mengungkapkan janji kemerdekaan untuk Indonesia di depan Parlemen Jepang. Sebagai bukti janji tersebut, ia mengizinkan pengibaran Bendera Merah Putih di kantor-kantor, namun dengan syarat tetap berdampingan dengan bendera Jepang.

Selanjutnya pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe pada 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) untuk mempelajari langkah-langkah persiapan kemerdekaan Indonesia.

Janji pembentukan BPUPKI akhirnya diwujudkan pada 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI dilantik secara resmi oleh Jepang dengan anggota sebanyak 62 orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan tujuh perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P. Soeroso. 

BPUPKI, yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945. Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan dasar-dasar negara dan struktur pemerintahan Indonesia yang merdeka.

BPUPKI mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama diadakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, yang membahas tentang dasar negara. Sidang kedua dilaksanakan pada 10 hingga 17 Juli 1945, dengan fokus membahas rancangan Undang-Undang Dasar.

Kemudian ada juga 7 orang anggota istimewa yang berasal dari Jepang. Jadi, jumlah keseluruhan anggota BPUPKI adalah 76 orang.  Berikut daftarnya. 

Ketua: Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat

Wakil: Itibangase Yosio

Wakil: R. P. Soeroso