Sering Kisruh, ICW Minta Program MBG Disetop Saja!

Penyusunan kotak makan siang untuk murid SMAN 20 dalam proyek Makan Bergizi Gratis di Bandung, 14 April 2025. Sebanyak 684 murid kelas X, dan XI mendapat paket MBG perdana bersamaan dengan 2 sekolah lain di wilayah pusat kota. Diperkirakan hingga akhir tahun jumlah penerima manfaat MBG akan mencapai 82,9 juta orang. Namun ICW meminta agar Program MBG disetop saja, karena banyak memunculkan masalah di lapangan | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Buntut dari heboh kasus antara mitra dapur umum dan yayasan mitra Badan Gizi Nasional (BGN) di Kalibata, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Dewi Anggraeni, menyarankan agar program MBG disetop saja secara menyeluruh.

Ia menilai pelaksanaan program MBG tersebut  kerap bermasalah dan rawan menimbulkan konflik baru.

“Ketimbang semakin kisruh ke depannya, lebih baik dihentikan dari saat ini,” ujar Dewi saat dihubungi, Jumat (18/4/2025).

Kisruh yang dimaksud berkaitan dengan dapur umum milik Ira Mesra, mitra yayasan Berkat Media Nusantara (MBN), yang menghentikan operasional sejak libur Lebaran 2025. Kuasa hukum Ira, Danna Harly Putra, mengungkapkan bahwa dapur tersebut mengalami kerugian hingga Rp 975,3 juta akibat biaya bahan baku dan operasional yang belum dibayar oleh MBN.

Kepala BGN Dadan Hindayana telah memediasi kedua pihak pada Rabu (16/4/2025) untuk mencari titik terang. Dari pertemuan itu, Dadan menyadari bahwa relasi antara yayasan MBN dan dapur umum Ira tidak seperti pola kemitraan BGN pada umumnya. Meski begitu, ia menegaskan bahwa urusan keuangan antar kedua pihak bukan menjadi tanggung jawab langsung BGN.

“Polemik ini internal antara yayasan dan dapur mitra. Tapi kami sudah mentransfer anggaran untuk 10 hari ke depan agar dapur bisa kembali beroperasi,” kata Dadan.

Namun persoalan Kalibata hanya satu dari sejumlah masalah yang membelit program MBG. Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, menyoroti lemahnya perencanaan program yang dinilainya tergesa-gesa. Ia menyebut kasus keracunan siswa, penolakan di Papua, hingga perubahan mendadak harga makanan sebagai bukti ketidakmatangan konsep.

“Awalnya anggaran makanan ditetapkan Rp 15 ribu, lalu berubah menjadi Rp 10 ribu. Bahkan di hari pertama pelaksanaan, ada menu yang tidak lengkap tanpa susu,” ujar Askar.

Ia menegaskan, jika program ini ingin tetap berjalan, maka perlu evaluasi besar-besaran. Menurutnya, transparansi perencanaan, kejelasan alokasi anggaran, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan mutlak dilakukan agar program tidak terus jadi polemik.

Menanggapi berbagai kritik, Dadan Hindayana menegaskan bahwa proyek MBG tidak akan dihentikan begitu saja. Ia mengklaim sebagian besar program berjalan lancar dan evaluasi terus dilakukan. Salah satu perbaikan yang disiapkan adalah menghentikan sistem reimburse kepada dapur mitra yang dianggap rawan menimbulkan masalah.

“Yang masih kurang tentu akan kami perbaiki segera,” ujar Dadan, yang juga merupakan guru besar di IPB University.