3 hours ago
6
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pernyataan nasional pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, 24 Februari 2025. Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto untuk berperan aktif dalam upaya memajukan dan perlindungan HAM global.
“Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Menlu RI dalam pernyataannya.
Di tengah dinamika dunia saat ini yang diwarnai kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina, maka Indonesia akan terus memajukan agenda HAM di tingkat global.
“Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya,” kata Sugiono.
Pemerintahan Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah kebijakan prioritas dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya.
Sugiono juga mengingatkan Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM, dan bukan menjadi alat politik dalam hubungan antar negara. Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain.
Lebih lanjut, mengenai Palestina, Menlu menegaskan berdiri tegak untuk keadilan artinya berdiri tegak untuk menentang ketidakadilan global. Indonesia tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi HAM agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM.
Indonesia berkomitmen untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan solusi yang nyata.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dalam kesempatan itu mengingatkan bahwa HAM adalah “oksigen kemanusiaan” yang kini terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan teknologi yang disalahgunakan. Dalam konteks Palestina, Sekjen PBB menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil.
High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.
Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.
