Tak Kaget Putusan MK, Pemkot Semarang Sudah Gratiskan 132 Sekolah Swasta Sejak 2022. Wouw!

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto saat diwawancara di halaman Balaikota Semarang, Jumat (23/5/2025) | tribunnews

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Kota Semarang optimistis menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggratiskan pendidikan di sekolah baik negeri maupun swasta. Bahkan, sejak dua tahun terakhir, Pemkot Semarang telah lebih dulu menginisiasi langkah itu dengan menjadikan ratusan sekolah swasta sebagai sekolah gratis.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, mengatakan bahwa hingga kini tercatat sudah ada 132 sekolah swasta, mulai dari tingkat TK hingga SMP, yang tidak lagi memungut biaya dari siswa. Langkah ini disebutnya sebagai bagian dari komitmen untuk memperluas akses pendidikan gratis secara inklusif dan merata.

“Sudah ada 132 sekolah swasta gratis yang berjalan sejak 2022. Ke depan, akan terus dikembangkan sebagai tindak lanjut atas putusan MK,” ujar Bambang, Rabu (28/5/2025).

Pemkot Semarang akan melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah swasta yang berpotensi dan bersedia dialihfungsikan sebagai sekolah gratis. Menurut Bambang, proses tersebut dimulai dari pengajuan proposal oleh pihak yayasan atau sekolah, yang kemudian dikaji oleh dinas pendidikan.

Ia menegaskan, tidak semua sekolah swasta bisa serta-merta dijadikan sekolah gratis. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, seperti berada di wilayah yang kekurangan daya tampung sekolah negeri, memprioritaskan siswa dari keluarga miskin atau berkebutuhan khusus, serta memiliki kesiapan menerapkan standar operasional sekolah negeri.

“Prinsip utamanya adalah pemerataan akses dan keberpihakan pada warga kurang mampu. Sekolah swasta gratis harus mengutamakan siswa miskin, berkebutuhan khusus, dan sesuai domisili,” jelasnya.

Bambang menambahkan, skema pembiayaan sekolah swasta gratis dilakukan melalui dana Program BOS Daerah (PBOS) dari APBD Kota Semarang. Setiap siswa di sekolah swasta gratis mendapatkan bantuan sebesar Rp 150.000 per bulan, yang digunakan untuk membayar honor guru dan biaya operasional lainnya.

“Indeks bantuannya disamakan, yaitu Rp150.000 per anak. Kalau ada perbedaan dengan BOS pusat, nanti bisa menimbulkan kecemburuan,” kata Bambang.

Ia mencatat, dukungan anggaran untuk program sekolah gratis ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2025, Pemkot Semarang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp27 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp25 miliar.

Dengan semangat perluasan akses dan penguatan kualitas layanan pendidikan, Bambang memastikan bahwa program ini akan terus dievaluasi dan ditingkatkan. “Kami ingin seluruh anak di Kota Semarang punya kesempatan yang sama untuk belajar, tanpa dibebani biaya,” pungkasnya.