3 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Selain menghemat belanja daerah, Pemkot Cimahi juga tengah menggali potensi pendapatan baru menyusul menyusul adanya pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memangkas TK hingga Rp 238 miliar untuk Kota Cimahi.
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan, Pemkot Cimahi bakal membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Barang Milik Daerah (BMD) yang bertugas untuk mengelola aset-aset yang bisa menghasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Tugasnya UPT BMD ini adalah mengoptimalisasi potensi PAD yang dihasilkan dari aset-aset milik Pemerintah Kota Cimahi," ujar Adhitia, Senin (20/10/2025).
Melalui UPTD tersebut, kata dia, Pemkot Cimahi bakal menyewakan aset-aset daerah seperti Cimahi Techno Park (BITC), Baros Information, Technology dan Creative Center (BITC), aula-aula dan aset lainnya. Rencana itu dibuat untuk meningkatkan PAD di Kota Cimahi. "Ya sekarang harus kreatif, harus improve. Kalau enggak improve, ya susah," kata Adhitia.
Menurut Adhitia, realisasi PAD tahun 2026 yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah dan sumber lainnya ditargetkan mencapai Rp 590 miliar. Namun Adhitia memastikan Pemkot Cimahi tak akan menaikan tarif pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) demi mendongkrak keuangan daerah.
"Potensi pendapatan kan kita proyeksikan tahun depan masih di angka Rp 590 miliar. Nah, kita berkaca pada beberapa hal yang menjadi kejadian di tahun ini. Misalkan, opsen pajak. Opsen pajak kan baru di trial di 2025," kata dia.
Pemkot Cimahi juga dipastikan bakal melakukan efisiensi imbas adanya pemangkasan TKD pemerintah pusat. Hasil perencanaan sementara Wali Kota Cimahi Ngatiyana menginstruksikan efisiensi belanja daerah yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Di antaranya belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum serta belanja alat tulis kantor (ATK) yang akan dipangkas hingga 50 persen.
"Sudah ditekankan oleh Pak Wali Kota juga untuk pemotongan anggaran-anggaran yang sifatnya seremonial dan rutin. Ada arahan dari Pak Wali untuk perjalanan dinas kita potong 50%, untuk makan dan minum kita potong 50%, begitu juga untuk belanja ATK dan setara itu kita potong juga 50 persen," kata Adhitia.
Pemkot Cimahi juga akan menghemat pemakaian utilitas seperti listrik, air hingga pendingin udara atau air conditioner (AC) dan sebagainya. Adhitia membeberkan, biaya yang digelontorkan Pemkot Cimahi untuk membayar berbagai utilitas itu mencapai sekitar Rp 17 miliar setiap tahun.
Namun penghematan utilitas itu akan dikeculikan di tempat-tempat pelayanan seperti rumah sakit, Puskesmas dan Mal Pelayanan Publil (MPP). Kebijakan efisiensi utilitas itu hanya berlaku untuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi yang tidak memiliki fungsi pelayanan langsung terhadap masyarakat.
"Jadi hanya untuk di lingkungan pemerintah kota yang sifatnya dinasnya tidak memiliki tugas fungsi pelayanan yang besar, itu yang kita efisiensikan. Kalau memang jam 16 adalah jam pulang kerja, ya sudah pulang kerja, listrik matikan dan lain sebagainya," kata dia.
Sedangkan program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, kata Adhitia, bakal tetap terakomodir dalam perencanaan belanja daerah tahun 2026. Seperti program pemberdayaan masyarakat (PPM), sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis untuk siswa sekolah swasta, hingga pembangunan sekolah baru.
"Hasil dari itu (efisiensi) sekarang masih disusun kira-kira dapat berapa supaya walaupun dipotong Rp 238 miliar tidak mengurangi program dan apalagi janji politik yang dijanjikan oleh Pak Wali dan saya selama masa kampanye," papar Adhitia.
