Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun, Purbaya: “Oh Gua Paling Sudah Mati”

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Delapan puluh tahun! Begitu panjang tenor cicilan utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh setelah direstrukturisasi. Jika satu periode pemerintahan dihitung lima tahun, angka tersebut berarti membentang hingga 16 kali pergantian pemerintahan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru menyikapi panjangnya tenor tersebut dengan nada santai. Menurutnya, kewajiban pembayaran yang telah direstrukturisasi itu tidak lagi terlihat terlalu berat.

“80 tahun saya dengar kemarin, kita sudah santai saja. Oh gua paling sudah mati. Jadi tidak semengerikan yang dibayangkan sebelumnya,” kata Purbaya dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Dengan skema tenor tersebut, pemerintah diperkirakan harus membayar sekitar Rp 1 triliun per tahun untuk kewajiban utang Whoosh.

Purbaya mengatakan, utang kereta cepat tersebut akan dialihkan pengelolaannya kepada Kementerian Keuangan mulai 15 September mendatang. Selanjutnya, kewajiban itu akan dikelola melalui special mission vehicle (SMV), lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Saat ini terdapat dua kandidat yang dipertimbangkan untuk menangani kewajiban tersebut, yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan **Indonesia Investment Authority (INA).

Namun, setelah melihat proyeksi beban pembayaran setiap tahun, Purbaya menilai satu SMV saja kemungkinan sudah mencukupi.

“Ternyata cicilanya enggak gede-gede amat. Seharusnya sih satu SMV cukup,” tuturnya.

Keputusan untuk mengalihkan pengelolaan utang Whoosh sebelumnya telah disepakati dalam pertemuan BPI Danantara dengan Kementerian Keuangan pada 5 Agustus 2026.

Purbaya memastikan pengelolaan kewajiban tersebut tidak akan membebani APBN secara langsung. Pemerintah akan menggunakan salah satu SMV fiskal untuk menangani utang tersebut.

“Nanti akan kami pakai salah satu tangan SMV fiskal untuk mengelola itu,” katanya.

Namun, persoalan Whoosh tidak semata-mata soal apakah cicilan sekitar Rp 1 triliun per tahun tergolong besar atau kecil. Tenor 80 tahun menunjukkan bahwa kewajiban proyek tersebut akan menjadi urusan lintas generasi dan lintas pemerintahan.

Dengan asumsi satu periode pemerintahan berlangsung lima tahun, tenor tersebut setara dengan 16 periode pemerintahan.

Artinya, ketika cicilan dimulai, pemerintahan yang menanganinya belum tentu pemerintahan yang akan menyelesaikannya. Presiden, menteri, parlemen, bahkan generasi pembayar pajak dapat berganti berkali-kali sebelum kewajiban tersebut berakhir.

Persoalan itu menjadi semakin menarik karena di saat utang direstrukturisasi dalam rentang sangat panjang, kinerja keuangan proyek Whoosh masih menghadapi tekanan.

Laporan keuangan konsolidasian interim PT Kereta Api Indonesia (Persero) semester I 2026 mencatat PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) mengalami kerugian bersih Rp 5,13 triliun.

Kerugian tersebut bahkan lebih besar dibandingkan kerugian pada 2025 yang mencapai Rp 4,99 triliun.

PSBI merupakan konsorsium BUMN Indonesia yang memiliki 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan pengelola Whoosh.

Tak hanya mengalami kerugian, posisi aset PSBI juga mengalami penyusutan. Hingga 30 Juni 2026, total aset perseroan tercatat sekitar Rp 21,5 triliun, turun dari Rp 25,2 triliun.

Pada saat yang sama, liabilitas PSBI justru meningkat dari sekitar Rp 20,1 triliun menjadi Rp 21,5 triliun.

Kondisi tersebut sebenarnya telah terlihat sebelum pemerintah memutuskan pengalihan pengelolaan utang. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan kepatuhan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk periode 2022 hingga semester I 2024 yang terbit pada Desember 2025 menunjukkan PSBI masih diproyeksikan mengalami kerugian hingga 2029.

Kerugian PSBI pada akhirnya turut berdampak terhadap BUMN yang menjadi pemegang sahamnya.

Berdasarkan struktur kepemilikan per Desember 2025, PT KAI menjadi pemegang saham terbesar PSBI dengan porsi 58,53 persen. Berikutnya PT Wijaya Karya sebesar 33,36 persen, PT Jasa Marga 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Sementara itu, komposisi kepemilikan KCIC terdiri atas 60 persen saham PSBI dan 40 persen China Railway.

Proyek Whoosh bermula pada 2015 ketika Kementerian BUMN dan Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok atau NDRC menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Kereta Berkecepatan Tinggi Jakarta-Bandung.

Dari kerja sama tersebut kemudian dibentuk konsorsium Indonesia dan China yang melahirkan KCIC sebagai pengelola kereta cepat Jakarta-Bandung.

Whoosh mulai beroperasi secara komersial pada 2023. Namun setelah sekitar tiga tahun berjalan, persoalan finansial proyek masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah.

Kini, selain mengambil alih pengelolaan utangnya, pemerintah juga berencana menempatkan KCIC di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Dengan skema tersebut, KCIC tidak lagi berada di bawah PT KAI yang selama ini menjadi pemegang saham mayoritas dalam konsorsium PSBI.

Purbaya mengatakan pemerintah juga masih membuka kemungkinan pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah lain.

“Kami tanya ke Cina juga sepertinya mereka mau melanjutkan proyek ini dan mungkin akan diperpanjang ke Jawa Timur,” ujarnya.

Dari sisi operator, KCIC menyatakan terus berupaya memperbaiki kinerja Whoosh. Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan proses restrukturisasi masih berlangsung, termasuk pemenuhan data yang diminta Kementerian Keuangan dan Danantara.

KCIC juga berupaya meningkatkan jumlah penumpang dengan mendorong perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Selain pendapatan dari penjualan tiket atau fare box, perusahaan juga berusaha mengembangkan sumber pendapatan lainnya serta mendorong aktivitas ekonomi di wilayah yang dilalui jalur Whoosh.

“Termasuk berkolaborasi agar wilayah yang dilalui Whoosh dapat terus mendapatkan dampak yang positif untuk peningkatan dari sisi ekonomi,” kata Eva kepada Tempo, Selasa (4/8/2026).

Dengan demikian, restrukturisasi tenor hingga 80 tahun memang membuat beban pembayaran tahunan terlihat lebih ringan. Tetapi di balik cicilan yang disebut Purbaya “enggak gede-gede amat”, tersimpan persoalan yang jauh lebih panjang: utang Whoosh bukan lagi sekadar urusan satu pemerintahan, melainkan bisa menjadi kewajiban yang diwariskan melewati 16 kali pergantian kekuasaan.

Dan pertanyaannya kemudian bukan hanya berapa besar cicilannya setiap tahun, tetapi seberapa cepat proyek tersebut mampu menghasilkan kinerja yang cukup untuk membayar kewajiban yang umurnya bahkan bisa melampaui banyak generasi pemerintahan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring