1 hour ago
3
Wamenko Otto tekankan ASN jaga netralitas pascadinamika unjuk rasa.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca dinamika unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Pernyataan ini disampaikan Otto dalam apel bersama di Jakarta, Senin.
Otto menyatakan bahwa netralitas ASN adalah kunci untuk menjaga kredibilitas birokrasi, terutama setelah dinamika unjuk rasa terkait penyampaian 17+8 Tuntutan Rakyat. Menurutnya, ASN harus tetap tegak lurus pada aturan, menghindari polarisasi politik, dan mengutamakan kepentingan bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, Otto menyampaikan lima poin penting yang harus diterapkan oleh ASN. Pertama, menjaga netralitas dalam sikap, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. Kedua, menegakkan profesionalitas melalui kinerja nyata. Ketiga, menjaga integritas serta kedisiplinan, terutama dalam penggunaan media sosial.
Poin keempat adalah meningkatkan kecerdasan literasi digital untuk menangkal hoaks, dan kelima memperkuat sinergi antar-instansi agar birokrasi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Otto juga menekankan bahwa ASN harus menjadi perekat bangsa di tengah perbedaan aspirasi.
“Netralitas bukan sekadar aturan, melainkan prinsip moral yang menjaga muruah birokrasi serta kepercayaan publik,” lanjut Otto. Ia menambahkan tiga catatan penting mengenai makna netralitas ASN: netral dalam sikap dan tindakan, netral dalam pelayanan publik, dan netral dalam pengambilan keputusan birokrasi.
Apel bersama ini diikuti oleh jajaran Kemenko Kumham Imipas bersama Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan ini diharapkan memperkuat komitmen ASN untuk mengedepankan integritas, profesionalitas, dan netralitas dalam menjalankan tugas.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
